Uncategorized

Menpan: ASN Sulut Harus Pacu Reformasi Birokrasi

×

Menpan: ASN Sulut Harus Pacu Reformasi Birokrasi

Sebarkan artikel ini
Menpan bersama Wagub Sulut. (Ist).
Menpan saat membawakan sambutan. (Ist).
Menpan saat membawakan sambutan. (Ist).

MANADO, MANADONEWS – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi, minta semua komponen Apartur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Sulut memacu reformasi birokrasi.

Permintaan Yuddy disampaikan  saat  membuka acara forum koordinasi, komunikasi dan konsultasi PANRB (FORK3PANRB) di ruang rapat CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Kamis (12/05) kemarin.

MANTOS MANTOS

“Saya memberi apresiasi atas kerja keras Gubernur Olly Dondokambey SE bersama Wagub Drs Seven Kandouw, Bupati/Walikota se- Sulut serta jajaran ASN yang telah bekerja keras dalam menerapkan berbagai program PANRB. Namun demikian terdapat beberapa agenda reformasi birokrasi yang perlu mendapat perhatian, bahkan lebih dipaau pelaksanaannya dilapangan,”jelas Chrisnandi.

Chrisnandi  mengungkapkan sejak tahun 2014 Kementrian PANRB  menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik. Namun dalam kurun waktu 3 Tahun hanya ada 1 inovasi dari wilayah Sulut yang masuk TOP 99, yaitu jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) dari Kota Manado, sembari berharap, agar unit-unit pelayanan di daerah Sulut lebih aktif untuk berinovasi ataupun melakukan replikasi dari berbagai inovasi yang ada dalam TOP 99 selama 3 tahun terkhir, terangnya.

Menpan bersama Wagub Sulut. (Ist).
Menpan bersama Wagub Sulut. (Ist).

Dari laporan hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2015, Yuddy menyebutkan, hanya Pemprov Sulut dan Kota Manado mendapat Kategori B, dua kabupaten/ kota memperoleh predikat CC, dan sisanya sebanyak 12 kabupaten/kota memperoleh predikat C. Predikat CC dan C tersebut menunjukkan masih banyak area perbaikan yang dapat dilakukan. Oleh sebab itu, dia meminta Pemprov maupun kabupaten/kota untuk terus meningkatkan upaya dalam penerapan manajemen berbasis kinerja dan jika diperlukan dapat meminta bantuan asistensi dari Kementerian PANRB.

Baca Juga:  Olly Dondokambey Serahkan Sertifikat Pembangunan SMA Taruna Nusantara Langowan

Dalam paparannya dia juga menyebutkan, dari data APBD Tahun 2014 lalu, hanya 7 dari 16 pemda yang proporsi belanja kepegawainnya dibawah 50 persen dari total APBD, sebagai contoh Kota Manado dan Kabupaten Minahasa rasionya bahkan melampaui 60 persen. “Proporsi ini tentu tidak sehat jika dikaitkan dengan kebutuhan belanja pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat dan dunia usaha. Terhadap hal ini saya meminta agar Saudara sekalian segera melakukan Penataan Manajemen SDM Aparatur yang selaras dengan hasil audit organisasi yang diikuti oleh langkah redistribusi ASN” tegasnya

Disampaikan pula, saat ini belum ada unit kerja di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang berhasil mendapat predikat Wilayah Bersih Korupsi (WBK) meskipun ditetapkan sebagai Zona Integritas sejak tahun 2013. “Saya berharap agar unit-unit kerja tersebut dapat segera menjadi role model penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani”, ungkapnya.

Ditambahkan, kepatuhan pelaporan LHKASN melalui aplikasi SiHarka masih sangat rendah. Sampai saat ini baru Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Minahasa Utara yang melakukan input wajib LHKASN, untuk kabupaten/kota lainnya bahkan ada yang belum mengambil username dan password. Terhadap hal tersebut, Menteri Yuddy berharap agar seluruh komponen daerah dapat memenuhi kewajiban tersebut. Khususnya kepada Sekretaris Daerah dan Segenap Pimpinan SKPD diminta untuk bertindak sebagai penggerak utama (prime over) PANRB di Daerah.

Baca Juga:  Palestina dan Israel sepakat berdamai!!

Yuddy juga menegaskan agar setiap instansi mengambil langkah konkrit yang berorientasi hasil untuk mempercepat perwujudan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas guna perwujudan Nawa Cita yang menjadi Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019.

Menpan dan Wagub Sulut dalam acara tersebut. (Ist)
Menpan dan Wagub Sulut dalam acara tersebut. (Ist)

Senada dengan Yuddy, Wagub Steven Kandouw menyebutkan melalui kegiatan ini diharapkan, pelayanan publik di Sulut dalam menunjang program Nawa Cita Presiden Jokowi dan Visi Misi Gubernur dan Wagub Sulut dapat terlaksana sesuai  harapan dan target Pemerintah Pusat, Pemprov s/d Kabupaten/Kota. Bahkan orang nomor dua di Sulut ini minta ASN sebagai penyelengaran pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi harus adanya inovasi-inovasi atau terobosan secara optimal.

Sebab grand design pembangunan daerah Sulut terus diarahkan pada peningkatan kualitas SDM yang berkepribadian, berdaulat dan berdikari melalui pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan ekonomi lokal secara inklusif yang dijabarkan dalam delapan program prioritas pembangunan yang diantaranya reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan yang baik, pungkasnya. Kesempatan itu Wagub telah melaunching aplikasi sistem informasi pelaporan harta kekayaan (Si Harka) yang turut didampingi Menpan dan Inspektur Provinsi Sulut Praseno Hadi. (Advertorial)

Yuk! baca berita menarik lainnya dari MANADO NEWS di GOOGLE NEWS dan Saluran WHATSAPP
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Uncategorized

Manadonews.co.id – Pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025 Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terjadi menegangkan saat interupsi di layangkan Tuuk Berkaitan akan hal itu Tuuk mengatakan Diskominfo membuat website…

Uncategorized

Minut – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw menghadiri panen perdana kacang batik yang dikelola Kelompok Tani di perkebunan HGU PTPN Pangisan, Desa Marinsow, Kecamatan Likupang Timur, Minahasa Utara,…

Uncategorized

Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey memberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai gereja di sela-sela Pembinaan Pegawai Gereja Jemaat, Wilayah dan Kostor GMIM Tahun 2024, di Christian Center, Rabu…