MANADO, MANADONEWS – Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Manado menggelar FGD dengan tema Keuangan Inklusif dengan pembicara Joy Elly Tulung, SE., MSc., PhD dan moderator Prof. Dr. Bernhard Tewal, SE., ME, Jumat (20/05/2016) serta beberapa anggota ISEI Manado yang hadir dan sebagian besar adalah dosen FEB Unsrat Manado.
Dr. Victor Lengkong, SE., MSi selaku sekretaris ISEI Manado mengatakan FGD merupakan salah satu program kerja ISEI Manado dengan tujuan untuk menggali dan mendalami berbagai isu yang berkembang di masyarakat khususnya aspek ekonomi, bisnis, manajemen, dan akuntansi serta selanjutnya guna mencari solusi pemecahan masalah yang pada akhir dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan nasional. Pada intinya, dengan FGD bulanan ISEI Manado berkomitmen untuk sedapat mungkin memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa melalui berbagai pemikiran ilmiah, pengalaman dan praktek dari anggotanya.
Joy Elly Tulung sebagai pembicara mengatakan keuangan inklusif sangat penting untuk menjangkau masyarakat miskin, pedesaan dan yang terpinggirkan untuk dapat tersentuh layanan lembaga keuangan perbankan dan lainnya agar masyarakat terhindar dari rentenir / tengkulak, oleh karena itu keuangan inklusif berpernan untuk peningkatan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat miskin. Bernhard Tewal sebagai moderator memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk memberikan pendapatnya sehingga terjadi diskusi yang hangat dengan suasana akademis yang kental.
Dr. Sri Murni, mengatakan BPJS membantu masyarakat untuk mendapatkan akses ke produk perbankan dengan tabungan dan juga dia menambahkan rentenir berperan pada aspek keuangan yang informal, Dr. Joubert Maramis menambahkan keuangan inklusif mencakup micro credit dan microfinance juga asuransi dan juga alokasi dana memakai APBD akan sulit tapi mungkin diperbolehkan lewat BUMD. Prof. Dr. Paulus Kindangen yang juga ketua ISEI Manado memberikan pendapat kalau keuangan inklusif sekarang lagi populer dalam pengentasan kemiskinan lewat akses perbankan dan BI dan OJK menggandeng setiap pemerintah provinsi juga termasuk pemerinta provinsi Sulawesi Utara telah dan akan membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah serta akademisi dapat berperan dalam melakukan riset dan memberikan rekomendasi kepada Pemda. Dia juga menambahkan bahwa tokoh agama dan masyrakat berperan dalam keuangan inklusif. Dr. Lisbeth Mananeke juga memberi pandangan bahwa WKI GMIM telah ada kerjasama dengan BI dan Bank Sulutgo. Tetapi masalah utamanya adalah pendampingan, sedangkan Dr. Oldy Rotinsulu mengatakan
artinya semua orang harus mendapat akses perbankan. Kemiskinan ada di desa dan Pemda harus tahu apa itu keuangan inklusif. Akademisi perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan, terakhir Dr. Victor Lengkong mempertanyakan kenapa solusi kemiskinan tidak berkesinambungan dan akses masyarakat ke perbankan sangat kurang. Dia juga menyarankan pemerintah harus konsisten dalam menerapkan keuangan inklusif. Victor menutup dengan mengatakan semoga dari FGD ini dapat melahirkan berbagai gagasan penting demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menunjang program BI-OJK, khususnya mendekatkan masyarakat marjinal agar memiliki akses ke lembaga keuangan secara mudah, mandiri dan terpercaya.
