TOMOHON, MANADONEWS – Sampai dengan tahun 2016 ini sudah terdapat 8 Perusahaan dan juga Perorangan di Kota Tomohon yang telah memiliki Izin resmi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan.
“Tetapi di sisi lain, masih terdapat juga kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Badan Usaha maupun masyarakat sekitar tanpa mengantongi Izin,” kata Asisten II Setdakot Tomohon Ronny Lumowa, membacakan sambutan Walikota pada Rapat Koordinasi Penertiban Kegiatan Usaha Pertambangan Kota Tomohon yang dilaksanakan Dinas ESDM, di Aula Kantor Walikota Lantai III, Rabu (25/5).
Lanjut walikota, melalui arahan dari Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara pada saat Rapat Koordinasi Dinas ESDM Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara pada Hari Selasa, 24 Mei 2016 bertempat di Ruang Rapat Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan pengalihan urusan Pemerintahan bidang pertambangan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi bukan berarti Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi melaksanakan kewenangan tersebut, tetapi Pemerintah Kabupaten/Kota tetap melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan.
“Antara lain dalam pemberian Rekomendasi dan Kajian Teknis terhadap permohonan Izin Usaha Pertambangan, lalu Kegiatan Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara harus terus dan intensif dilaksanakan terutama dalam memantau dan mengawasi munculnya pertambangan-pertambangan tanpa izin dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas dalam pertimbangan penertiban Izin Usaha Pertambangan,” urainya.
