Berita TerbaruBerita UtamaManado

Dua Tahun Dilantik, Kinerja DPRD Sulut Tak Terukur

×

Dua Tahun Dilantik, Kinerja DPRD Sulut Tak Terukur

Sebarkan artikel ini
Diskusi bersama terkait kinerja DPRD Sulut selang dua tahun dilantik.
Diskusi bersama terkait kinerja DPRD Sulut selang dua tahun dilantik.
Diskusi bersama terkait kinerja DPRD Sulut selang dua tahun dilantik.

MANADO, MANADONEWS – Genap dua tahun para legislator Sulut berkarya, Forum Wartawan DPRD (Forward) Sulut, pada Jumat (9/9), diruang rapat I DPRD Sulut, menggelar diskusi bersama terkait kinerja dan sumbangsih yang telah diberikan para wakil rakyat, dengan menghadirkan pengamat politik Sulut Ferry Liando dan Taufik Tumbelaka, serta Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) North Sulwesi Corruption Watch (NSCW), Harold Lumempow.

Menurut Liando bahwa kinerja DPRD sejauh ini tak terukur dikarenakan tidak ada alat ukur yang jelas untuk dijadikan patokan.

MANTOS MANTOS

“Apakah jumlah Perda yang dikeluarkan yang menjadi nilai ukurnya? Saya rasa tidak juga karena soal Perda, yang utama apakah berdampak positif bagi kepentingan umum. Jujur, banyak Perda yang merupakan titipan sehingga setelah ditetapkan hanya menjadi hiasan di laci meja,” ungkap Liando.

Baca Juga:  Semarakkan HUT ke-79 Republik Indonesia, Pangdam Gowes Bersama PJU Kodam XIII/Merdeka

Kendati sulit untuk mengukur kinerja DPRD, namun Liando mengatakan bahwa legislator saat ini bak lahir dari kandungan yang tidak sehat dan hasil perselingkuhan.

“Legislator saat ini lahir dari suatu sistem yang keliru dan itu karena tidak ada penyaring yang baik dalam proses penjaringan. Untuk menjadi seorang wakil rakyat harus memiliki leadership dan kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan publik, serta kemampuan mengambil keputusan sambil meminimalisir resiko yang mungkin timbul, bukan hanya dilihat dari materi dan relasi saja,” tutur Liando.

Dilain pihak, Lumempow dari NSCW mengatakan bahwa korupsi bukan hanya soal menghilangkan harta negara, namun juga soal pemanfaatan waktu.

“Tidak hadir di tempat kerja juga itu berarti korupsi waktu karena Legislator dibayar oleh uang rakyat untuk bekerja. Jangan sampai ketika masyarakat datang untuk menyampaikan aspirasi, tidak ada satupun Wakil Rakyat yang hadir,” ungkap Lumempow.

Baca Juga:  KPU Sulut Gelar Rakor Persiapan Penerimaan Pendaftaran dan Pemeriksaan Bacalon Kepala Daerah

Sementara Tumbelaka mengatakan bahwa Legislator saat ini tidak lagi menarik karena episentrum politik yang awalnya ada dua, namun saat ini tinggal satu, yakni di 17 Agustus.

“Gedung Cengkeh tidak lagi menarik karena mereka sudah keluar dari substansi awal mereka sebagai wakil rakyat, untuk memperjuangkan kepentingan publik. Menjadi wakil rakyat harusnya lebih pada dedikasi dan harus memiliki kepekaan terhadap rakyat, yang sayangnya saat ini sudah hilang,” tukas Tumbelaka.

Tumbelaka kemudian berpesan agar wakil rakyat bersyukur dan jangan pernah memiskinkan talenta dan kesempatan yang telah dipercayakan Tuhan.

Fransiscus

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *