2017 emas jadi program unggulan

  • Whatsapp

img_20161105_130405

Kabag humas tomohon.

Tomohon manadonews.

Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak bersama Wakil Walikota Syerly Adelyn Sompotan di Tahun 2017 nanti akan melaksanakan program unggulan EMAS yakni E-Government, Merubah wajah Kota Tomohon, Akselerasi Pembangunan & Smart City. Dalam rangkaian program ini juga akan dilaksanakan penyatuan pelayanan publik yang berada dalam satu atap yakni menjadikan gedung Kantor Walikota Tomohon saat ini  sebagai pusat pelayanan umum, yang  terdiri dari beberapa SKPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan  seperti perijinan dan administrasi terkait lainnya. Hal ini untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan pelayanan prima kepada masyarakat, yang juga akan difasilitasi dengan infrastruktur memadai serta sarana transpotasi yakni tersedianya kendaraan yang dioperasikan pemerintah Kota khusus mengangkut masyarakat ketika akan mengurus perijinan di kantor satu atap seperti yang disampai-sampaikan Walikota Jimmy F Eman SE Ak dan diteruskan kepada masyarakat melalu media massa kuga melalui pengumuman para lurah dalam setiap kegiatan di wilayahnya masing-masing, sehingga dimengerti dan dipahami masyarakat yang selanjunya mendukung seluruh program pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Baca Juga:  Merasa Terganggu, DL Bubarkan Pesta Miras Dengan Parang

Terobosan ini selaras dengan apa yang disampaikan Presiden RI sebagai Komitmen dalam memajukan Pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menopang laju perekonomian bangsa. Diantaranya melalui Penyederhanaan Perizinan.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam deregulasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi di sektor properti. Beliau mengungkapkan bahwa sudah banyak sekali langkah perizinan yang dipangkas meski diakui masih banyak hal yang harus dibenahi. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-13.

“Sudah dilakukan deregulasi perizinan dan penyederhanaan birokrasi di sektor properti. Sudah kita potong-potong, memang masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Dulu 33 izin, sekarang hanya 11 izin. Dulu sampai 900 hari, sekarang hanya 40 hari kurang lebih. Tapi dalam pelaksanaannya kalau masih ada masalah silakan disampaikan kepada kita,” terang presiden di Grand Ballroom, Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa, 29 November 2016.

Presiden juga menjelaskan bahwa inti dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-13 yang telah diluncurkan tersebut ialah dalam rangka mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga terjangkau. Paket kebijakan tersebut sekaligus mengurangi regulasi dan biaya bagi pengembang untuk membangun rumah.

Baca Juga:  Rapat Dengan BPSDM, Tetty Bahas Ini Di Kementrian Perhubungan

“Sekali lagi rumah MBR, bukan yang lain. Nanti yang dikebut yang lain, yang MBR ditinggalkan. Jangan sampai salah di lapangan yang banyak dibangun malah rumah orang yang sering hanya dipakai untuk investasi, sudah punya dua atau tiga rumah sebelumnya,” ujarnya.

Meski pemerintah telah berupaya untuk menyederhanakan langkah-langkah perizinan dan upaya-upaya lainnya, disadari bahwa dalam realisasinya di lapangan masih ditemukan adanya kendala. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk selalu membenahi segala kekurangan yang ada sembari berharap adanya masukan dan dialog yang konstruktif untuk mencari solusi secara bersama-sama.

“Saya tahu bahwa di lapangan masih ada kendala, baik yang berupa perizinan tata ruang dan lain-lain. Baik di pusat maupun di daerah. Tetapi sekali lagi, ini akan terus kita perbaiki, kita benahi. Saya terima laporan dari berbagai pihak. Bahkan saya juga cari tahu sendiri kondisi nyata di lapangan. Di sini saya ingin sampaikan bahwa ketika ada masalah di lapangan, tolong langsung dilaporkan dan bersama-sama kita carikan solusinya apalagi kalau itu menyangkut masalah rumah MBR,” ucap presiden. Oleh karena itu pemerintah Kota Tomohon sangat mengharapkan topangan dan dukungan dari seluruh komponen masyarakat guna mensukseskan pelaksanan program dan kegiatan bagi kepentingan umum kata Kabag Humas & Protokol F F Lantang SSTP. (***)

Baca Juga:  Tinangon Sebut Sosialisasi Pemilu Perlu Disesuaikan dengan Perkembangan Zaman

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *