MANADONEWS- Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tingkat Kota Manado dilaksanakan di Lapangan Sparta Tikala Manado, dipimpin langsung Walikota Manado DR Ir G.S Vicky Lumentut SH MSi DEA.
Upacara yang berlangsung khidmat itu diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai anggota Korpri dijajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dengan mengangkat thema dalam peringatan HUT ke-45 Korpri tahun 2016 ini yakni bersama Korpri meneguhkan netralitas dan meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara.
Dalam amanah Presiden Joko Widodo yang dibacakan Walikota GSVL mengatakan dalam era demokrasi menghadapi Pemilihan Kepala Daerah serentak beberapa daerah di Indonesia pada tahun 2017 mendatang, ASN sebagai bagian dari keluarga besar Korpri dituntut untuk bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
“Jadikanlah momentum Pilkada serentak 2017 sebagai ajang ujian menerapkan Panca Prasetya Korpri. Ingatlah, bahwa pengabdian anggota Korpri bukanlah kepada kepentingan kelompok maupun individu, melainkan pengabdian anggota Korpri hanyalah kepada negara, bangsa dan rakyat,” tandas Presiden seperti dikutip Walikota GSVL.
Lebih jauh dikatakan Presiden Jokowi, Korpri harus tampil terdepan dalam pemberantasan praktik korupsi dan pungutan liar.
“Ketika kita bicara tentang peningkatan pelayanan publik, tentang memenangkan kompetisi global dengan pelayanan publik yang prima, maka sesungguhnya anggota Korpri berada di garis depan perjuangan,” kata Presiden Jokowi.
Dikatakanya, agar Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang dalam era kompetisi global, rakyat membutuhkan anggota Korpri yang disiplin, bertanggung jawab dan berorientasi kerja.
“Segera tinggalkan pola pikir masa lalu seperti ego sektoral, mental priyayi, mental penguasa dan mental koruptif yang hanya terpaku pada formalitas belaka,” tukas Presiden yang dikutip GSVL.
Kedepan, tambah Presiden Jokowi, Korpri akan segera bertranformasi menjadi Korps Profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.
“Dalam bentuk baru itu, fungsi pemerintahan yang diemban berupa pembinaan dan pengembangan profesi aparatur sipil negara, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota ASN, memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya,”pungkasnya.
(Onal)
