Ini Kebijakan Pemerintah Pusat untuk Sangihe Hasil Lobi HRM

  • Whatsapp
PEDULI KESEJAHTERAAN NELAYAN: HRM saat menyapa warga pesisir di Pelabuhan Petta.(foto:Youngky/manadonews)
PEDULI KESEJAHTERAAN NELAYAN: HRM saat menyapa warga pesisir di Pelabuhan Petta.(foto:Youngky/manadonews)
PEDULI KESEJAHTERAAN NELAYAN: HRM saat menyapa warga pesisir di Pelabuhan Petta.(foto:Youngky/manadonews)
PEDULI KESEJAHTERAAN NELAYAN: HRM saat menyapa warga pesisir di Pelabuhan Petta.(foto:Youngky/manadonews)

TAHUNA – Bupati Kepulauan Sangihe periode 2011-2016 Hironimus Rompas Makagansa (HRM), bertekad menyempurnakan hasil pembangunan-nya sejak lima tahun silam. Bukan sekedar janji, ada beberapa kebijakan-kebijakan pro-rakyat yang segera dituntaskan dalam waktu dekat ini. Ada pun itu, pembangunan pelabuhan perikanan Dago disertai alur dan konsep, menghadirkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi pembeli hasil laut, dan penuntasan pembangunan Bandar Udara (Bandara) Naha.

Diketahui, pemerintah pusat telah menetapkan pelabuhan Dago sebagai pusat pengembangan industri perikanan. Pembangunan pelabuhan ini bukan proyek baru. Setelah 30 tahun lebih menjadi bangkai pembangunan, sosok HRM bak menjadi penyelamat. Selayaknya pemimpin cerdas, HRM awalnya sempat mengunjungi lokasi mega proyek yang sudah penuh dengan pohon-pohon seperti hutan-belukar kala itu. Berlatar belakang birokrat handal, dirinya langsung berpikir bagaimana memetahkan masalah tersebut. Tak ada jalan lain, konsultasi ke pemerintah pusat dalam hal ini, Kementrian Perikanan dan Kelautan RI menjadi jalan pintas. Hasilnya, muncul gagasan membangun pelabuhan Dago dengan ketulusan dan tekad kuat.
Berkat usaha dan kerja keras, lewat lobi HRM, akhirnya saat ini Presiden RI Joko Widodo, menetapkan Dago sebagai pusat pengembangan industri perikanan. “Proses sementara berjalan. Intinya, para nelayan mendapat kesejahteraan. Ada perbedaan antara petani dan nelayan. Kalau petani, tengah malam pun bisa menjual komoditi cengkih, pala dan kopra kepada pembeli. Tapi untuk ikan, pasti tidak bisa. Untuk itu, dengan adanya pelabuhan Dago, sudah diatur konsep, yakni pusat pembelian ikan dengan jenis apa saja. Hasil tangkapan ikan bisa dijual setiap jam, agar dijadikan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup, karena beroperasi 2 kali 24 jam, supaya nilai-nilai ekonomi kelautan kita menjadi rupiah,” ungkap HRM di beberapa kesempatan, baru-baru ini.

Baca Juga:  Percepatan Penanggulangan Rabies, Distan Mitra Luncurkan Website

Terkait dengan itu, beber HRM, konsekuensinya harus dibangun fasilitas penunjang. Contoh, dermaga besar, pabrik es, tempat penampungan kapasitas 250 ton serta unit proses ikan. “Untuk tempat penampungan ikan menjadi 300 ton, karena sebelumnya pelabuhan Dago sudah memiliki 50 ton. Kapasitas sebesar ini disediakan untuk menampung semua hasil tangkapan,” kata HRM.

Ketua DPC PDIP Sangihe ini menuturkan, saat ini sementara dibangun armada kapal menggunakan satelit yang dilengkapi satelit untuk menangkap ikan. “Itu nantinya akan diserahkan kepada masyarakat, demi mewujudkan nelayan cerdas dan tangguh,” terangnya.

Kesejahteraan nelayan semakin lengkap dengan adanya rencana Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN ini nantinya berperan dalam pembelian hasil tangkap nelayan. Tujuannya, nelayan tidak perlu susah mencari pembeli hasil tangkapan mereka. “Saya tegaskan lagi, ini bukan janji, tapi ini program-program masa pemerintahan saya yang sudah berjalan. Jika ini terwujud, visi kabupaten sejahtera dan bermartabat segera menjadi kenyataan,” jelasnya.

Di sisi lain, saat menjadi bupati, HRM juga sukses dalam ekspor ikan. Dua produk andalan, tuna dan malalugis kini diekspor ke Jepang dan Korea. “Ini sudah terjadi, bukan lagi mimpi,” jelasnya.

Baca Juga:  Tomohon Tuan Rumah Launching E Voucher Elpiji 3 KG

Menurutnya, jika nanti dipercayakan kembali melanjutkan pemerintahan, HRM bersama wakilnya Fransiskus Andi Silangen, menargetkan kedepan akan ada ekspor ikan tuna segar cepat saji. Bersama Silangen, sudah diperhitungkan ikan tuna pasca ditangkap hanya membutuhkan waktu 12 hari untuk diekspor keluar negeri. Selanjutnya, proses ekspor membutuhkan kargo udara, agar secepatnya makanan cepat saji dijual ke restoran luar negeri.

Ini sangat berkaitan dengan lobi langsung ke presiden beberapa waktu lalu. Di mana hasilnya, presiden memerintahkan menteri perhubungan untuk menata kembali sarana-prasarana serta perluasan Bandara Naha, selayaknya bandara yang baik. Tak hanya itu, presiden juga memerintahkan menteri pekerjaan umum untuk membereskan akses jalan menuju Bandara Naha. “Ikan tuna segar memiliki harga yang lebih besar dari ikan tuna beku. Dalam perhitungannya, ikan tuna tersebut memerlukan waktu 12 jam untuk dipasok ke restoran luar negeri,” tuturnya.
Dia menambahkan, untuk proses angkutan ikan dari Dago ke Naha tentu menggunakan kendaraan besar. “Pak presiden turut memerintahkan menteri pekerjaan umum untuk membereskan jalan Naha. Pada kesempatan itu, saya mempresentasikan kepada presiden, di mana ada tiga jalur tembus Naha. Yakni, Manganitu Tamako, Kendahe dan Tabukan Selatan. Sehingga, muncul tiga paket nasional yang sementara ini pekerjaannya disaksikan masyarakat,” tandasnya.(Youngky)

Baca Juga:  Partai Gerindra Minut Target 10 Kursi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *