Ketua Badan Legislasi DPR RI: Keterlibatan DPD dalam Revisi UU MD3 Jadi Sebuah Dilema

  • Whatsapp
Supratman Andi Agtas/Foto: manadonews
Supratman Andi Agtas (pakai batik paling kiri)/Foto: manadonews

JAKARTA, MANADONEWS – Ketua Badan Legislasi DPR RI, Supratman Andi Agtas mengatakan Pembahasan UU MD3 maka DPR  mendengar apa yang menjadi usulan  DPD. Sementara keterlibatan DPD dalam revisi UU MD3 ini menjadi sebuah dilema dan harus jujur diakuinya karena ini sudah lama bergulir.

“Namun intinya  antara DPR dan DPD kalau terjadi penambahan pimpinan di MPR tentu akan melakukan pemilihan bersama sama dan itu harus dilakukan oleh anggota yang ada di kedua lembaga itu,” ungkapnya dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema ‘Urgensi Penguatan Baleg pada Revisi UU MD3’ di Media Center, Gedung DPR RI, Jakarta Selasa(7/2)
Dia menyarankan DPD RI harus melakukan Komunikasi instenaif ke setiap fraksi DPR RI.
“Antara lembaga penting. Tapi dari sisi politik strateginya agak sedikit di ubah untuk menjembatani kebuntuan antara DPD dan DPR RI,” kilahnya.
Sejauh ini, lanjutnya semua Prolegnas ditetapkan bersama. Dia mencontohkan RUU usulan DPD soal UU wawasan nusantara yang sudah diagendakan dalam prolegnas. Selain itu, UU pangan dari usulan DPD.
“Sampai saat ini belum dibentuk pemerintah maka DPR menjalankan fungsinya dengan mempertanyakan pemerintah kenapa belum di bentuk,” tambahnya.
Sementara itu ahli hukum Tata negara Prof  Irman Putra Sidin menilai keterlibatan  DPD dalam membahas sebuah RUU itu dibatasi hanya yang berkaitan dengan  pembagian keuangan pusat dan daerah.
Sedangkann ketua PPUU DPD RI, Afnan Hadikusuma mengungkapkan tahun 2004-2012 itu produktifitas dari DPR untuk pengesahan produk UU hanya  313 UU itu selama 8 tahun  artinya selama 1 tahun itu, kurang lebih  38 buah UU. Namun kwalitas  banyak UU yang diajukan ke MK dan diterima oleh MK.
“Nah disinilah DPD ini ingin  membantu teman-teman DPR ini supaya dari produktifitas dan kwalitas itu bisa sesuia dengan harapan,” katanya seraya menambahkan tujuan  dan kalau visi sama maka  setiap kali pembahasan UU pihaknya dilibatkan. Namun dirinya mengaku  memang tidak mudah untuk menyamakan visi. Apalagi  mayoritas 141 UU atau sekitar 45,05 persen itu berkaitan dengan kepentingan daerah jadi ada kaitannya.
“kalau tadi sarannya untuk mulai pendekatan ke fraksi-fraksi ya, kita lakukan tetapi yang dulu-dulu sudah kita lakukan. Cuma ya,  implementasinya yang belum baik,” kuncinya.(djamzu)
Baca Juga:  Kesbangpol Gelar sosialisasi mempertahankan kerukunan Antar umat Beragama.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *