MIANGAS, Manadonews.co.id – Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sabtu (9/5/2026), menyisakan catatan kritis bagi tata kelola komunikasi publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Di balik sukacita warga menyambut orang nomor satu di Indonesia tersebut, muncul kegaduhan opini akibat absennya duet Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Johanes Victor Mailangkay dalam prosesi penjemputan.
Informasi mengenai pendaratan Presiden di bandar udara paling utara Indonesia tersebut mulai membanjiri media sosial sebelum pukul 12.00 WITA. Tak lama berselang, sekitar pukul 12.13 WITA, media nasional mulai merilis berita resmi terkait agenda Presiden di beranda terdepan NKRI ini.
Keriuhan berpindah ke ruang-ruang publik digital, seperti grup WhatsApp, saat video sambutan pejabat sipil, militer, dan kepolisian beredar. Publik mulai melontarkan pertanyaan tajam: Di mana Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut?
Pengamat komunikasi politik, Taufik M. Tumbelaka, menilai ada celah besar dalam manajemen isu yang dilakukan jajaran Pemprov Sulut. Penjelasan resmi baru mulai muncul di media massa pada malam hari, bahkan berlanjut hingga keesokan harinya.
“Kenapa penjelasan tidak keluar sejak pagi hari sebelum Kepala Negara mendarat? Secara teoritis, jauh lebih sulit meredam opini yang sudah terlanjur terpatri daripada mengantisipasi opini yang belum terbentuk,” ujar Tumbelaka.
Menurutnya, pola komunikasi yang bersifat “pemadam kebakaran” atau reaktif ini menunjukkan lemahnya prinsip Proaktif-Antisipatif. Meskipun penjelasan tersebut hadir, efektivitasnya dalam meredam asumsi liar masyarakat menjadi berkurang karena narasi negatif sudah terlanjur menyebar luas.
Lemahnya respons ini memicu tanda tanya besar terhadap kinerja instansi terkait, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta jajaran Staf Khusus Gubernur. Kegagalan memberikan masukan strategis terkait potensi polemik ini dianggap sebagai masalah fatal dalam “pola pikir” (logika) dan “pola tindak” (kecepatan).
Beberapa poin evaluasi yang mengemuka antara lain Kecepatan Respons: Informasi di era digital menuntut respons dalam hitungan menit, bukan jam atau hari.
Manajemen Krisis: Ketidakhadiran pemimpin daerah dalam agenda kenegaraan di wilayahnya adalah isu sensitif yang seharusnya sudah disiapkan narasinya (counter-narrative) sejak awal.
Wibawa Pemimpin: Taruhan dari lambannya komunikasi ini adalah pamor sosial-politik Gubernur dan Wagub di mata konstituen.
Kejadian di Miangas ini menjadi alarm keras bagi jajaran birokrasi di Sulawesi Utara. Komunikasi politik bukan sekadar mengirimkan rilis berita, melainkan tentang bagaimana menjaga kewibawaan pimpinan melalui informasi yang cermat dan sigap.
Publik berharap Pemprov Sulut melakukan evaluasi total agar pola komunikasi “Sedia Payung Sebelum Hujan” benar-benar diterapkan, demi menjaga stabilitas opini publik dan marwah kepemimpinan daerah di masa mendatang. (Jerry)
