JAKARTA, MANADONEWS – Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan persoalan munculnya dugaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- E) ganda harus diantisipasi, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada serentak.
Salah satunya mencermati penentuan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. Komisi II menghendaki KTP Elekronik dan surat keterangan kependuďukan dari dinas kependudukan catatan sipil.
“Mengapa Komisi II DPR bersikukuh Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Sementara menggunakan dua hal yaitu KTP Elektronik dan gunakan surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” kata Lukman di Gedung Parlemen.
Menurutnya untuk menghindari KTP ganda karena ketika dimasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan terekam, sehingga tidak terjadi pemilih ganda karena yang digunakan adalah sistem identitas tunggal atau”single identity”.
“KTP-E itu untuk memastikan bahwa pemilih adalah warga setempat sehingga menghindari adanya mobilisasi massa sehingga Komisi II DPR tetap bersikukuh agar KTP-E digunakan, bukan yang lain,” tandas Politisi PKB ini.
Dikatakannya, persoalan KTP palsu atau ganda itu lebih berat daripada masalah orang yang punya hak pilih namun tidak terdaftar, karena merupakan bentuk manipulasi kecurangan pemilu, kuncinya.(Djamzu)
