MANADO,MANADONEWS- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus berupaya melakukan pembenahan agar hasil yang dicapai bisa maksimal.
Buktinya, agar pelaksanaan pengadaan barang jasa dapat dipertanggungjawabkan secara lebih akuntable dan transparan, dinas penataan ruang telah melakukan Penandatanganan Kontrak Bersama tahap pertama untuk enam kegiatan Konsultan dalam bentuk perencanaan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado.
Alhasil, sebelum itu draft kontrakpun sudah diperiksa dan dimintakan pendapat ahli hukum kontrak.
“Mulai tahun anggaran 2017, semua jenis kontrak dan SPK atas kegiatan-kegiatan yg dilakukan oleh DPUPR Kota Manado harus mendapatkan pendapat ahli hukum kontrak (kerjasama dengan akademisi Perguruan Tinggi) terlebih dahulu sebelum di tandatangani.” ucap Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Ir Pieter KB Assa Msi.
Menurut Assa, ini harus dilakukan agar proses transparan lebih dikedepankan sehingga kepentingan masyarakat dapat diutamakan .
“Kami kerja sesuai aturan hukum dan bersifat transparansi,” tegas Assa.
(ONAL GAMPU)
