Ini Penilaian Pakar Hukum Tata Negara Soal Pilkada Serentak 2017

  • Whatsapp

Jakarta, MN- Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Hasanuddin, Makasar, Margarito Kamis, menilai pilkada serentak 2017 di DKI Jakarta masih sarat isu SARA. Dengan demikian tidak ada jaminan kasus serupa tidak akan terjadi di daerah-daerah lain seperti di Papua, Maluku dan tempat lain, tambahnya dalam diskusi yang bertema “Menuju Pemilu Serentak 2019” diselenggarakan Biro Humas MPR RI bekerjasama dengan Koordinator Wartawan Parlemen, di ruang Media Center DPR, Rabu (5/4).

Menurutnya akumulasi kompleksitas yang menyangkut isu SARA itu sangat mungkin terjadi pada Pemilu Serentak 2019 mendatang. Dengan demikian pemilihan umum serentak hanya akan menyempurnakan anarksime yang dibungkus demokrasi. Jurus tipu-tipuan bakalan keluar demi nafsu kekuasaan.
“Saya khawatir Pemilu Serentak akan menjadi anarkisme berbaju demokrasi. Kita menyempurnakan sekularisasi dalam kehidupan politik dan liberalisme politik, yang pada akhirnya mencampakkan Pancasila,” ulasnya. Selain itu, semakin langsung sebuah pemilihan, semakin kuat peran uang.
“Hanya orang bodoh saja yang mau berlaku jujur dan tidak menggunakan uang dalam pilkada langsung,” ujar pria kelahiran Kampung Gambesi, Ternate, Maluku Utara ini.
Oleh karena itu, Margarito menyarankan, agar Indonesia kembali melakukan pemilihan kepala daerah lewat pemungutan suara di DPRD. Sedangkan untuk pemilihan presiden, disarankan kembali menggunakan sistem musyawarah dan mufakat melalui MPR atau pemilihan lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).(djamzu)

Baca Juga:  Pemkot Manado Berencana Membangun Rumah Susun

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *