Jakarta, MN –Wakil Ketua MPR E.E. Mangindaan mengungkapkan untuk merumuskan sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN, MPR telah menyelenggarakan seminar dan workshop di 30 perguruan tinggi. Kini MPR ingin mendapat masukan dari pemerintah daerah haluan negara seperti apa yang akan kita buat.
“Workshop ini diikuti 7 daerah di provinsi Jawa Timur. Ini yang pertama. Setelah ini Provinsi Sulawesi Utara,” katanya dalam workshop Pancasila, Konstitusi, Ketatanegaraan bertema “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN” yang diikuti perangkat daerah Provinsi Jawa Timur di Hotel Verwood, Surabaya, Jumat (7/4).
Menurut Mangindaan, salah satu alasan perlunya haluan adalah untuk kesinambungan pembangunan dan sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah. “Pemerintah daerah adalah orang lapangan. Mereka merencanakan pembangunan di daerah. Lain dengan sudut pandang akademisi,” jelasnya.
Seluruh pemerintah daerah, lanjut Mangindaan, agar tidak jauh menjabarkan haluan negara yang berisi panduan direktif dari Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD sebagai dasar hukum. “Rencananya kita lakukan di seluruh provinsi. Masing-masing daerah memiliki kearifan lokal. Jangan sampai ada yang tertinggal. Aceh tentu berbeda dengan Papua. Jawa dan luar Jawa. Kita harus hati-hati,” katanya.
Workshop membahas beberapa pertanyaan antara lain bagaimana memaknai istilah haluan negara (GBHN) seperti dalam naskah UUD 1945 yang asli, bagaimana mensinergikan nilai-nilai Pancasila dalam haluan negara, bagaimana sistematika dan isi yang dimuat dalam haluan negara, bagaimana penyusunan haluan negara untuk Indonesia yang luas dan memiliki banyak kearifan lokal, bagaimana bentuk hukum yang tepat untuk haluan negara, perlukah konsekuensi hukum dalam penerapan haluan negara.
Workshop ini dihadiri Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono, dan para wakil ketua Badan Pengkajian yaitu Rambe Kamaruzzaman, Martin Hutabarat, Soenmanjaya.(djamzu)
