Manado, MN – Sejumlah data yang terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulut di Grand Kawanua International City (GKIC) Manado, Selasa (25/04) siang tadi diantaranya adanya pemangkasan usulan perencanaan dari Kabupaten Kota sebanyak 738 usulan, yang artinya ada sebanyak 1.812 usulan, hanya 1.074 yang diterima dalam proses tahapan penyusunan. Jumlah tersebut diungkapkan Gubernur Sulut, Olly Dondokambey saat membuka kegiatan Musrenbang yang dihadiri Bupati Walikota/mewakili, pejabat negara, serta unsur TNI Polri.
Musrenbang RKPD yang bertema ‘Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berkepribadian Melalui Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan Menuju Sulut Berdaya Saing’ itu, oleh Gubernur pun menjelaskan tujuan dari pelaksanaan Musrenbang selain harus dilaksanakan seoptimal mungkin, juga menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan provinsi dan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional, serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten dan Kota.
“Perencanaan pembangunan yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan Sulawesi Utara sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan sebaik mungkin di setiap aspeknya,” jelas Olly sembari mengingatkan kembali soal visi pembangunan Sulawesi Utara kepada para Bupati Walikota.
“Kita harus mewujudkan Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya. Ini adalah visi kami saat mencalonkan sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur,” katanya.
Oleh karena itu kata Gubernur, 10 program prioritas pembangunan yang akan direalisasikan pada tahun 2018 sehingga harus dikerjakan bersama.
“Penggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, revolusi mental dan reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, kedaulatan pangan, trantibmas, peningkatan daya saing investasi, pembangunan pariwisata dan pengelolaan bencana dan mitigasi iklim,” sebutnya.
Sementara itu dalam penyampaian laporan Kepala Bappeda Provinsi Sulut, Ricky S Toemandoek berharap kegiatan Musrenbang menjadi sarana untuk merumuskan rancangan akhir RKPD sebelum ditetapkan dalam perraturan gubernur.
“Kegiatan ini menjadi ajang untuk koreksi, klarifikasi dan penajaman terhadap rancangan RKPD 2018 dan selanjutnya ditetapkan dalam bentuk peraturan gubernur,” terang Toemandoek.
Diketahui asumsi ekonomi makro tahun 2018 yang menjadi dasar penyusunan alokasi anggaran untuk mencapai 10 program prioritas tersebut adalah tingkat inflasi yang berkisar 3-5 persen, nilai pertumbuhan ekonomi 6,5-6,7 persen, jumlah pendapatan perkapita 37-40 juta, tingkat kemiskinan 7,5-7,9 persen dan tingkat pengangguran 5,9-6,2 persen.
Adapun kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman RKPD 2018 oleh kepala daerah di kabupaten dan kota di Sulut dan penyampaian Hasil penilaian Anugerah Pangripta Nusantara tahun 2017 yang diserahkan langsung oleh Gubernur kepada penerima kabupaten dan kota dengan perencanaan terbaik.
Adapun urutan pemenang kategori kabupaten dengan perencanaan terbaik yaitu, pertama Kabupaten Minahasa Selatan, kedua Kabupaten Kepulauan Sitaro dan peringkat ketiga yang diraih tiga daerah yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sedangkan urutan kota dengan perencanaan terbaik di Sulut yaitu pertama Kota Kotamobagu, kedua Kota Manado dan peringkat ketiga diraih Kota Bitung. Pada kegiatan tersebut juga turut dihadiri Sekretaris Kemenko Perekonomian RI, Lukita Tuwo, Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan (Kementerian PPN/BAPPENAS) Taufik Hanafi, Kepala Badan Perencanaan Infrastruktur Wilayah (Kementerian PUPR), Rido Matari Ichwan, Sekdaprov Edwin H Silangen, beserta jajaran Forkopimda dan pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulut.
(MN/tim)
