Politisi Golkar Ini, Nilai Buruh Bisa Jadi Kekuatan Politik Tersendiri

 

Manado, MN-Anggota komsi IX DPR RI Dewi Asmara mengatakan buruh menjadi satu kelompok yang memiliki kekuatan politik sendiri baik secara elektoral maupun sebagai interes grup. Sehingga bisa menggiring opini publik untuk isu-isu kesejahteraan. Terbitnya UU no. 13/2003 membuka keterlibatan pekerja secara tidak langsung dalam politik semakin luas, karena buruh diperkenankan membentuk serikat pekerja, dalam prakteknya serikat pekerja ini aktif dalam kegiatan politik menyuarakan kesejahteraan para pekerja, baik itu upah layak maupun jaminan sosial.

“UU 13/2003 pasal 98 mereka ikut menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai dewan pengupahan yakni Tri partit, ini sesungguhnya terjadi penguatan fungsi politik yang bisa dilakukan oleh teman-teman buruh,” katanya dalam diskusi bertema ‘Menakar UU ketenaga kerjaan, Masihkah Buruh jadi Alat Politik ?’ di ruang Wartawan Gedung DPR RI, Selasa(25/4).
Menurutnya berbagai pihak menjadikan ajang politik tersendiri.

“serikat pekerja sedemikian memperjuangkan sebagai menjadikan posisi dalam dewan pengawas sebagai bargening position baik di kabupaten maupun di kota,” katanya.

Baca Juga:  Dukungan Untuk AJP Menuju Senayan Semakin Menguat

Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan pemerintah yakni Pilkada langsung, buruh sering berfungsi, berpartisipasi maupun menjadi alat politik.

“Itu harus diperbaiki, bukan hanya sekedar menjadi objek politik kandidat yang akan bertarung di Pilkada dan juga menjanjikan kepada para pekerja kalau saya terpilh saya akan menaikan upah minimum dan sebagainya untuk memilih para bupati dan walikota , padahal nantinya lain lagi bicaranya,” tukas politisi Golkar itu seraya menambahkan mengatasi penomina itu dikeluarkanlah PP 78/2015 tentang pengupahan.

“Ada rumusannya di pasal di pasal 44 bahwa upah minimum yang sekarang adalah upah minimum tahun lalu di kali dalam kurung Inflasinya berapa persen dan prosentase dari produk domestik bruto ,” kuncinya.

(djamzu)