Jakarta, manadonews – Ketua Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI, Prof John Pieris berharap RUU Pemilu yang akan disahkan menjadi UU Kamis (20/07) tidak menverifikasi calon legislatif (caleg) DPD RI yang lama, yang duduk di parlemen. Begitu juga sama halnya dengan 10 Parpol yang ada di DPR RI ini tidak diverifikasi.
“Kalau 10 Parpol yang sudah masuk DPR RI tidak diverifikasi, maka seharusnya Caleg DPD RI yang sudah duduk di DPD RI juga tidak diverfikasi. Kecuali bagi Caleg DPD RI yang baru,” katnya pada dialig kenegaraan bertema ‘RUU Pemilu dan Perwujudan Keseimbangan Kewenangan DPR dan DPD’ bersama anggota Pansus RUU Pemilu Nizar Zahro dan pakar hukum UI Prof, Satya Arinanto di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (19/7)
Demikian juga tidak ada Caleg DPD RI yang diseleksi melalui Pansel (Panitia Seleksi) yang akan diserahkan kepada pemerintah provinsi. Seperti usulan DPR sebelumnya. “Kalau itu terjadi, maka akan terjadi money politics yang luas biasa. Sehingga mereka yang bermodal besar saja yang akan lolos menjadi Caleg DPD RI,” ujarnya.
Selain itu John berharap jika anggota DPR RI bertambah dari 560 menjadi 575 orang atau tambah 15 orang, sebaiknya anggota DPD RI juga bertambah dari 4 menjadi 5 orang di setiap provinsinya. Untuk pimpinan DPD dari 3 menjadi 5 orang. “Kalau anggota DPR terus bertambah, anggota DPD RI juga harus bertambah. Kalau tidak, maka daerah bisa keteteran, makin berat tugasnya. Apalagi daerah otonomi baru (DOB) terus berkembang,” kilahnya.(djamzu)
