Papan Dua Minahasa, Parengkuan: PDIP Punya Kader

  • Whatsapp
Janes Parengkuan/
Janes Parengkuan/

TONDANO, MANADONEWS – Politisi PDI Perjuangan Janes Parengkuan turut angkat suara terkait profil yang bisa direkomendasikan sebagai kandidat Wakil Bupati Minahasa pada Pilkada tahun 2018 mendatang.

Hanya saja mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Minahasa ini cenderung berbicara tentang figur internal partai. Hal itu didasari oleh pengetahuannya, dalam tubuh partai terdapat banyak kader yang punya kompetensi, populis dan terutama teruji loyalitasya.

Bacaan Lainnya

“Dalam tubuh PDI Perjuangan ada banyak. Salah satunya Dharma Palar dari Dapil 4. Selain kapabel, Palar yang kini legislator Minahasa itu juga sudah teruji loyalitasya terhadap partai,” kata Parengkuan kepada manadonews.

Politisi yang akrab dengan julukan ‘Jambul Putih’ itu melanjutkan, kalau menyangkut figur perempuan, PDI Perjuangan juga punya sejumlah kader.

Ia pun menyebut nama Jeanny Mumek sebagai salah satu kader perempuan yang sejauh penilaiannya telah memposisikan dirinya sebagai petugas partai yang sangat loyal, bertanggug jawab dan .

Baca Juga:  Kemendikbud Tetapkan Tahun Ajaran Mulai 13 Juli, Terapkan Skema Belajar di Sekolah 4 Jam

“Mumek juga merupakan anggota DPRD Provinsi perwakilan dari Dapil Tiga dan sekarang berdomisili di dapil Satu. Kita tahu bersama jumlah pemilih di dua Dapil itu tergolong besar,” tukasnya.

Lantas apakah partai yang akrab dengan warna merah itu tak melirik figur birokrat? Salah satu pejuang partai di Sulawesi Utara itu menyebut nama Jeffry Korengkeng.

“Menjadi menarik jika figur birokrat yag diambil dan itu adalah Jeffry Korengkeng. Beliau itu birokrat senior, pernah dipercayakan sebagai penjabat walikota, pun sudah sarat pengalaman di bidang pemerintahan,” tutur Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut Bidang Pangkaderan ini.

Terlepas dari itu, lanjutnya, partai besutan Megawati Soekarnoputri memiliki mekanisme yang harus dihormati. Tentang siapa yang bakal diajukan pada Pilkada Minahasa tahun depan, katanya, itu semua menjadi kewenangan pengambil keputusan tertinggi partai.

Fik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *