Jelang Pilkada, Gubernur Olly Tegaskan Jangan Ada Politik Identitas

oleh

Gubernur Olly Dondokambey saat memimpin Rakorda Pilkada Serentak 2018 (foto: Humas Pemprov)

MANADO, Manadonews.co.id – Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE memimpin pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah Pilkada Serentak di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Selasa (13/3/2018) siang.

Dalam rapat tersebut Gubernur meminta masyarakat untuk tidak menggunakan politik identitas menjelang Pilkada Serentak 2018 yang bakal digelar di 6 kabupaten dan kota di Sulut pada 27 Juni 2018. Ia menuturkan, politik identitas tersebut dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

“Marilah kita menyatukan tekad dan komitmen untuk menciptakan Pilkada Serentak yang dilandasi bangunan etika politik, serta tidak diselimuti kepentingan radikalisme dan politik identitas,” kata Olly pada Rakorda Pilkada Serentak Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 yang

Diketahui, politik identitas berpusat pada politisasi identitas bersama atau perasaan ‘kekitaan’ yang menjadi basis utama perekat kolektivitas kelompok. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa ‘sama’, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya.

Baca Juga:  Demi Suksesnya Program Tahun Wisata dan Budaya, Pemkab Bakal Libatkan Pengusaha

Oleh karena itu, Olly menegaskan sinergitas dari semua pemangku terkait adalah kunci utama suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 yang akan berlangsung di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Kepulauan Talaud serta Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro itu.

“Kunci utama untuk mensukseskan Pilkada adalah sinergitas, persatuan, kesatuan persepsi, tekad dan komitmen dan keseragaman langkah seluruh stakeholder,” tandasnya.

Lanjut Olly, Pilkada Serentak diikuti 16 Pasangan Calon (Paslon) serta 626.892 Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang tersebar pada 79 Kecamatan dan 800 Desa/Kelurahan. Ia menyebutkan dukungan Pemprov Sulut terhadap hajatan politik yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sesuai Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menganggarkan Bantuan sebesar Rp. 2,7 miliar untuk pelaksanaan pengadaan, kegiatan, sosialisasi, dan monitoring Pengamanan Pilkada Serentak di Tahun 2018 ini,” ungkap Olly.

Hal senada disampaikan Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito. Ia mengimbau masyarakat mewaspadai politik identitas yang mengedepankan suku, agama dan golongan pada Pilkada 2018. Dikatakan Bambang untuk persiapan menghadapi Pilkada Serentak, pihaknya sudah melakukan pemetaan dan melakukan deteksi dini.

Baca Juga:  Sembel: Ada Banyak Figur Internal PDI Perjuangan Dapil IV

“Perlu kepekaan dan tanggap terhadap situasi di tengah masyarakat, sehingga apabila ada kejadian kecil cepat direspon agar tidak membesar dan tidak menjadi konflik,” bebernya.

Sementara itu, Plt. Kaban Kesbangpol Sulut Drs. Meiki M. Onibala, M.Si menjelaskan tujuan dilaksanakannya Rakorda Pilkada Serentak. “Kegiatan ini untuk meningkatkan koordinasi, konsolidasi serta sinergitas antar unsur-unsur pemerintah daerah, aparat keamanan dan penyelenggara pemilu dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018,” ujarnya.

Pertemuan itu turut dihadiri Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Fajar Setyawan, Kabinda Sulut Laksma TNI Heri Jamhari serta para bupati dan walikota.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *