Ist
BOLMONG,MANADONEWS,-.Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di Station Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Poigar dikeluhkan oleh warga.
Menurut salah satu masyarakat Desa Poigar 1, Kecamatan Poigar bahwa selama ini pasokan premium di SPBU Poigar alami kelangkaan, padahal katanya di daerah lain pasokan bbm jenis premiun ini ada.
“Prihatin dengan langkahnya, premium di SPBU Poigar sementara, di SPBU lain ada. Bahkan juga di perkotaan. Ini di desa malah langkah sementara sangat di butuhkan masyarakat karena premium bersubsidi sedangkam jika menggunakan bbm jenis petralite teruma nelayan sangat merasakan harganya,” ungkapnya, yang diaminkan Sangadi Desa Poigar Satu, Rubianto Mokodongan. Kamis (30/8/2018).
Masyarakat poigar pun, menduga akibat kelangkaannya BBM jenis premiun dikarenakan adanya bisnis yang dilakukan pihak SPBU Poigar dengan para peminbum minyak bersubsidi tersebut.
“Dugaan kami ini dikarenakan, dibisniskam lagi oleh pihak SPBU, sebab. Pukul 3.00 wita, kami warga sekitar SPBU sering melihat banyak mobil antri untuk mengisi premium,”
Sementara itu, Sangadi Desa Poigar Satu, Rubianto Mokodongan menambahkan, bahwa masyarakat telah melaporkan ulah SPBU Poigar yang diduga nakal ke pihak Pemerintah Desa.
“Keluhan dan laporan masyarakat sudah kami terima, dan mereka juga meminta agar dinas terkait bisa memperhatikan ulah dari SPBU Poigar tersebut,” kata Mokodongan.
Terpisah pemilik SPBU Poigar, Medi Pandeiroth saat dihubungi lewat telepon genggam, membantah hal tersebut, dijelaskannya, tidak ada kelangkaan akan tetapi pasokan yang dikurangi pihak pertamina.
“Seharusnya mereka mengeluhkan ke pihak Pertamina, bukannya ke kami. Sebab, untuk pasokan sebelumnya 16 ribu liter untuk premium, dikurangi oleh pihak pertamina menjadi 3000 Liter, tidak cukup sehari premium sudah habis,” kilahnya.
Dirinya jiga berharap agar pemerintah daerah bisa menyurat, ke pihak pertamina untuk menambah pasokan BBM jenis premium di wilayah bolmong.
“Pengurangan pasokan di bolmong, bukan hanya di SPBU Poigar, saya berharap ini juga bisa diperhatikan pemerintah daerah,” ujarnya.
(stvn)
