Manado, MN – Di tengah derasnya arus informasi digital, peran media di daerah justru semakin penting. Di Sulawesi Utara, media bukan hanya penyampai berita, melainkan penjaga nalar publik di tengah lalu lintas kekuasaan yang terus bergerak.
Ketika pemerintah berbicara tentang pembangunan, pertumbuhan ekonomi, investasi, hingga stabilitas daerah, media hadir untuk memastikan bahwa semua itu tidak berhenti sebagai slogan.
Pers memiliki tugas yang jauh lebih besar daripada sekadar mempublikasikan kegiatan seremonial pemerintah. Media bertugas menjaga agar informasi yang diterima masyarakat tetap utuh, jujur, dan dapat diuji. Sebab dalam demokrasi, informasi bukan sekadar konsumsi publik, melainkan fondasi bagi lahirnya kontrol sosial.
Sulawesi Utara membutuhkan pers yang mampu menjaga jarak dari kekuasaan tanpa harus memusuhi pemerintah. Dalam praktiknya, relasi media dan pemerintah memang tidak pernah sederhana.
Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan program kepada masyarakat, sementara media membutuhkan akses informasi dari pemerintah. Namun hubungan itu seharusnya dibangun di atas prinsip profesionalisme, bukan kedekatan yang menghilangkan daya kritis.
Persoalan yang sering muncul di daerah ialah kecenderungan media terjebak dalam pola pemberitaan yang terlalu seremonial. Aktivitas pejabat diberitakan hampir setiap hari, tetapi substansi kebijakan kerap luput dari perhatian.
Foto peninjauan proyek lebih banyak muncul dibandingkan laporan mengenai dampak proyek itu terhadap masyarakat. Pidato pejabat lebih sering menjadi headline dibandingkan evaluasi terhadap penggunaan anggaran publik.
Padahal masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar dokumentasi kegiatan pemerintah. Publik membutuhkan media yang mampu bertanya: apakah kebijakan itu efektif? Apakah anggaran digunakan secara tepat? Apakah pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat kecil?
Dalam konteks itulah fungsi pengawasan pers menjadi penting. Media yang sehat tidak bekerja untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan memastikan kekuasaan tetap berjalan dalam koridor kepentingan publik. Kritik yang berbasis data seharusnya dipahami sebagai bagian dari mekanisme demokrasi, bukan ancaman politik.
Karena itu, pernyataan Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus dalam pelantikan pengurus PWI Sulut beberapa waktu lalu patut diapresiasi. Gubernur menegaskan bahwa dirinya tidak anti kritik dan membuka ruang bagi media untuk menjalankan fungsi kontrol sosial, selama tetap berpegang pada etika dan profesionalisme jurnalistik.
Pernyataan tersebut memberi pesan penting bahwa pemerintah dan pers tidak harus berada dalam hubungan yang saling mencurigai.
Pemerintah membutuhkan media yang kritis agar kebijakan tidak berjalan tanpa evaluasi, sementara media membutuhkan keterbukaan pemerintah agar informasi publik tidak tertutup oleh birokrasi.
Dalam kesempatan itu pula, gubernur mengingatkan pentingnya pemahaman wartawan terhadap RPJMD, APBD, dan substansi kebijakan daerah.
Pesan ini penting karena kualitas kritik media sangat ditentukan oleh kualitas pemahaman terhadap persoalan yang diberitakan. Pers yang kuat bukan hanya pers yang berani, tetapi juga pers yang memiliki kedalaman pengetahuan.
Di era media sosial saat ini, tantangan pers daerah semakin berat. Informasi bergerak sangat cepat, tetapi tidak semuanya terverifikasi.
Hoaks, propaganda digital, dan opini yang dibangun tanpa data mudah memengaruhi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, media arus utama memiliki tanggung jawab moral untuk tetap menjaga disiplin verifikasi dan independensi.
Sulawesi Utara memerlukan media yang tidak sekadar mengejar kecepatan, tetapi juga menjaga kualitas. Media yang mampu berdiri di tengah masyarakat, mendengar suara publik, sekaligus tetap kritis terhadap kekuasaan.
Sebab tanpa pers yang sehat, masyarakat akan kehilangan salah satu instrumen terpenting dalam demokrasi: kemampuan untuk mengawasi pemerintah secara terbuka.
Pada akhirnya, media bukan musuh pemerintah, sebagaimana pemerintah juga tidak semestinya memandang kritik sebagai ancaman. Demokrasi yang matang justru tumbuh dari hubungan yang sehat antara kekuasaan dan pers: saling mengawasi, saling mengingatkan, tetapi tetap berpijak pada kepentingan masyarakat luas.
Karena itu, menjaga kebebasan pers di Sulawesi Utara sesungguhnya bukan hanya tugas wartawan, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan ruang publik tetap hidup, rasional, dan berpihak pada kebenaran.(Srapar)
