JAKARTA, MANADONEWS – Dalam rentan empat (4) tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (Jokowi-JK), realisasi nilai ekspor Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan.
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengemukakan, pada 2016 realisasi nilai ekspor Indonesia mencapai 145,1 milir dollar AS, sementara pada 2017 tercatat 168,7 miliar dollar AS.
“Pada periode Januari-September 2017, ekspor RI tercatat 123,3 miliar dollar AS. Sementara pada periode yang sama tahun ini, catatan ekspor RI sudah mencapai 134,9 miliar dollar AS,” kata Mendag pada konperensi pers Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Membangun Manusia Indonesia Menuju Negara Maju, di Aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (23/10) siang.
Selain bisa meningkatkan realisasi nilai ekspor, menurut Mendag, pihaknya juga bisa meningkatkan ekspor atau market share di perdagangan dunia sesuai arahan Presiden Jokowi, yaitu dengan cara membuka pasar baru.
“Dengan pasar-pasar lama kita juga harus membuka diri yaitu dengan perjanjian perdagangan,” ujarnya.
Menurut Mendag Enggartiasto Lukita, pemerintah baru saja baru menandatangani tiga perjanjian yaitu pertama dengan Palestina, kedua dengan Chile, dan kemudian dengan Australia.
Mendag menjelaskan, penandatanganan perjanjian dengan Palestina tidak pakai studi, tetapi merupakan sikap konsistensi, dukungan politik pemerintah.
“Presiden memerintahkan untuk memberikan dukungan sepenuhnya, termasuk dukungan ekonomi. Jadi kita membuka diri kepada Palestina, apapun mereka mau ekspor dari sana dikenakan bea masuk 0%,” jelas Enggar seraya menambahkan, sementara ini baru dua permintaannya, yaitu kurma dan minyak zaitun.
Ditegaskan Mendag, dalam setiap persiapan pembahasan perjanjian perdagangan, pihaknya tidak mau hanya datang bernegosiasi atau membahas dalam kunjungan kerja resmi. Namun juga melibatkan pengusaha, membuat forum bisnis, dan melakukan one on one business matching, karena ini adalah momentum untuk sekaligus melakukan promosi, bahkan sampai dengan transaksi.
“Saya selalu menghitung cost and benefit setiap kunjungan, keberangkatan yang mengandung konsekuensi biaya tapi harus dilakukan, tetapi harus menghasilkan,” pungkas Mendag.(setkab)
