Airmadidi, ManadoNews – Rapat Parnipurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) membahas tentang Rancangan Pendapatan Daerah (Ranperda) tingkat satu tahun anggaran 2019 Pihak Eksekutif dan Legislatif di ruangan DPRD Minut, Selasa (13/11).
Dari pandangan umum 5 fraksi yang ada di DPRD Minut menerima jika APBD tahun anggaran 2019 untuk dibahas ketingkat selanjutnya meskipun sejumlah catatan disampaikan dari masing-masing fraksi. Adapun Fraksi Demokrat dibacakan oleh Yetty Karamoy, Fraksi Hanura oleh Arlens Pungus, Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) oleh Denny Sompie, Fraksi PDIP oleh Lucky Kiolol dan Fraksi Golkar oleh Elia Tooy.
Catatan yang diberikan fraksi cukup beragam. Namun yang lebih kritis disampaikan oleh Fraksi PKPI berupa perlu perbanyak belanja langsung ketimbang tidak langsung. Artinya, pengembangan sarana infrastruktur jalan dan jembatan serta pembangunan sekolah harus diprioritaskan oleh Pemkab Minut pada tahun 2019 mendatang demi kesejahteraan rakyat Minut.
Selain itu juga soal pembayaran honorium di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan harus terakomodir. Bahkan soal batas desa dan penyediaan sekolah baru di daerah kepulauan hingga pemerataan guru maupun pemekaran kecamatan di daerah kepulauan pun menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Minut untuk dapat diselesaikan pada tahun 2019 mendatang.
“APBD 2019 harus bisa mengakomodir dan berguna serta pro rakyat,” jelas Deny Sompie.
Sementara itu, Bupati Minut Vonny Anneke Panambunan STh (VAP) dalam sambutan singkatnya mengatakan jika apa yang menjadi catatan setiap fraksi ini akan disampailam secara tertulis untuk fraksi yang ada di gedung rakyat itu.
” Apa yang jadi catatan setiap fraksi, akan disampaikan secara tertulis,”ujar Bupati VAP.
Aso
