Stakeholder Penyusun LPPD Sulut Harus Memiliki Keseragaman Visi

oleh

Jalannya kegiatan

SULUT,MANADONEWS.-.Pemerintah daerah Sulawesi Utara (Sulut) melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs Edison Humiang, mendorong stakeholder penyusun LPPD untuk memiliki keseragaman visi, pemahaman, presepsi serta kapasitas dalam proses penyusunan LPPD.

Demikian diungkapkan Humiang saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sekaligus Launching LPPD berbasis elektronik pada Selasa (13/11) di Ruang F.J Tumbelaka, Kantor Gubernur Sulut.

Sejalan dengan pelaksanaan kegiatan ini juga dipandang sangat relevan dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan diera digital.

“Diharapkan bersama, program terobosan ini dapat mulai diterapkan dalam penyusunan LPPD di tahun mendatang, karena taget kita jelas, yakni meraih kembali pestasi dan prestise daerah dengan kinerja terbaik di kancah nasional,” terangnya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah Rollies R Rondonuwu,AP, bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan FGD dan launching e-LPPD ini diantaranya adalah untuk meningkatkan kualitas LPPD dilingkup Pemprov Sulut.

“Disamping itu juga, memudahkan penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Utara dengan memanfaatkan teknologi digital,” katanya.

Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan launching e-LPPD berbasis Android yang dilakukan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang, didampingi oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong bersama jajaran yang terkait.

Baca Juga:  Merasa Dibohongi, Warga Tutup Jalan Perumahan Citraland

Karo Jemmy selaku penggagas ide inovasi e-LPPD ini menyampaikan bahwa, pengembangan sistem e-LPPD ini selangkah lebih maju dibanding dengan daerah lainnya, karena Provinsi yang lain belum ada sistim yang sama, mungkin juga karena pemerintah pusat sampai saat ini masih mengarahkan daerah untuk menyusun LPPD secara manual dengan menggunakan pola lama.

“e-LPPD yang di gagas ini, selain memperingkas waktu penyusunan, mampu mengurangi deviasi dalam penyusunan LPPD yg disembabkan oleh human error. Bahkan Pimpinan pun dapat melihat perkembangan kinerja perangkat daerah melalui statistik kinerja yang di tampilkan dalam aplikasi, sehingga kondisi riil kinerja dari masing-masing perangkat daerah dapat dipantau dan jika ada kelemahan dapat direkomendasikan kebijakan utk diperbaiki melalui penguatanĀ  penganggaran dalam program kegiatan,” jelasnya.
(stvn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *