Manado – Setelah memantau mengenai laporan keuangan Bank SulutGo posisi 30 September 2018 secara keseluruhan terlihat bagus dan boleh dikatakan sehat, dengan LDR 99,31%. dan ROE di atas 20% serta NPL Gross dibawah 2% atau 1,77 %. Likuiditas juga cukup baik, jadi secara kesehatan Bank harusnya tidak ada isue, sehingga kalau terjadi pemindahan Rekening Kas Daerah (RKUD) bisa dikatakan masalahnya bukan di Bank SulutGo tapi di pihak para pemilik saham atau nasabah yang ingin memindahkan rekeningnya ke pihak lain dan ini tentu sangat disayangkan, mengingat Bank SulutGo adalah aset Sulawesi Utara yang berharga.
ML Denny Tewu, calon DPD RI 2019-2024 dapil Sulut nomor urut 34 menyampaikan pandangannya terkait pemberitaan tentang tiga Pemda di Sulut pindah kas ke bank Lain dari Bank SulutGo.
Dari data dan fakta yang ada dosen Magister Manajemen UKI Jakarta ini memperkirakan kalau ada pemindahan RKUD ke bank lain, lebih kepada pertimbangan emosional daripada rasional. Sebagai pemilik saham seharusnya menunjang operasional perusahan selama direksi dan komisaris menjalankan tugasnya dengan baik minimal melalui cerminan laporan keuangan yang baik yang selalu diawasi pihak Otoritas Jasa Keuangan RI.
“Menjadi aneh kalau perusahaan mencatat keuntungan dengan kinerja keuangan yang sehat tetapi harus mengambil sikap yang tidak sejalan dengan jajaran direksi dan komisaris hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tentu ada hal-hal lain dibalik kejadian tersebut, inilah yang harusnya dicarikan solusi terbaik bagi semua pihak untuk kepentingan Sulut yang lebih baik kedepan” tanggap Denny lagi yang juga Komisaris Utama PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk. Dan Presiden Komisaris PT. Kresna Ventura Kapital Jakarta.
Soal kesepakatan penyertaan modal terhadap bank SulutGo, menurut Doktor Manajemen Bisnis Akuntansi ini perlu dilihat secara transparan, apakah berkaitan dengan kesehatan perusahaan atau berkaitan dengan tawar menawar jabatan yang bisa berakibat tidak comply / perform nya suatu perusahaan.
“Sebagai perusahaan bank yang profesional seharusnya direksi dan komisaris bisa menuntaskan berbagai perbedaan di antara pemegang saham secara adil dan profesional demi kelanjutan bisnis perbankan yang sehat,” saran dia.
Denny menyayangkan kalau ujung dari masalah tersebut dibawa ke ranah politik mengingat sudah dekatnya Pilkada Gubernur tahun 2020, ‘kalau benar ini yang terjadi maka kerugian perusahaan adalah kerugian masyarakat banyak, atau masyarakat Sulut khususnya. Kalau terjadi rush, masyarakat menarik semua tabungan dari suatu bank hingga terjadi hilangnya kepercayaan nasabah terhadap Bank tsb, maka betapa sedih rakyat Sulut melihat tingkah laku kepala daerah yang tega menghancurkan suatu aset berharga yang telah menjadi kebanggaan rakyat Sulut,” lanjut dia mengingatkan.
Mantan Ketua Umum PDS ini pun berharap, setiap pihak sebaiknya memiliki niat yang baik untuk membangun Sulut secara keseluruhan. Jika suatu saat bupati atau walikota tersebut nantinya menjadi gubernur, mereka tentunya membutuhkan semua aset daerah dalam keadaan baik terkendali, bukannya hancur lebur akibat perebutan kekuasaan. BUMD khususnya aset daerah yang berharga seperti Bank SulutGo jangan dirusak hanya karena keputusan kewenangan kekuasaan semata, mari jadikan Bank SulutGo Ikon kebanggaan Sulut dan Gorontalo karena torang samua basudara.
“Saya mengimbau semua kepala daerah menjadi negarawan yang baik. Persaingan dalam politik adalah hal biasa, tapi utamakan kesatuan dan kepentingan rakyat Sulut di atas kepentingan pribadi.
Harapan untuk manajemen Bank Sulut Go juga, kiranya tidak hanya mengandalkan kredit konsumtif PNS sebagai madu karena profit tinggi dengan risiko nol, tapi mulailah dengan kredit produktif yang fokus untuk pembangunan Daerah khususnya Sulawesi Utara dan Gorontalo,” saran dia lagi. Kalaupun ada rencana dilakukan Go Publik / IPO mungkin ini bisa menjadi solusi untuk merekatkan kembali kebersamaan di Bank SulutGo. (red)
