BOLMONG,MANADONEWS,-Rapat koordinasi (Rakor) pembangunan dan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Grand Kawanua Convention Center Manado Kamis, (21/2/2019) dihadiri oleh Wakil Bupati Bolaang Mongondow Yanny Ronny Tuuk, S.Th, MM.
Acara tersebut di buka langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.
Dalam sambutanya Olly menyampaikan ucapan terima kasih kepada para kepala daerah/wakil kepala daerah yang telah menghadiri acara tersebut sebagai wujud komitmen dan tanggungjawab bersama dalam membangun Provinsi Sulawesi Utara.
Gubernur juga mengungkapkan beberapa pencapaian indikator pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 dalam pertumbuhan ekonomi apabila dibandingkan dengan tahun 2017 lalu.
“Memang agak turun sedikit dari 6,23 pada tahun 2017 menjadi 6,01 pada tahun 2018 tetapi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi ini secara nasional tidak naik tetapi Provinsi Sulawesi Utara masih tetap di atas rata-rata nasional. Hal ini diakibatkan karena beberapa industri besar di Sulawesi Utara belum berjalan dengan baik sebagaimana harapan kita bersama. Begitu juga tingkat inflasi dalam tiga tahun terakhir ini sangat menggembirakan dimana tingkat inflasi kita hanya sebesar 3,83 persen dari sebelumnya sebesar 6 persen tetapi dalam 2 tahun terakhir ini kita bisa menekan tingkat inflasi sehingga masyarakat merasakan harga-harga kebutuhan pokok di hari-hari besar bisa terkendali,” jelasnya.
Sementara itu Wakil Bupati Bolaang Mongondow Yanny Ronny Tuuk dalam pemaparannya di hadapan Gubernur Sulawesi Utara dan para kepala daerah/wakil kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Utara mengatakan tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2019 ini adalah peningkatan sarana-prasarana layanan dasar dan infrastruktur perekonomian berskala pedesaan yang berorientasi pada potensi unggulan lokal.
“Dalam tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2019 ini, ada terdapat 4 (empat) prioritas pembangunan yakni pertama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kedua pembangunan dalam bidang ekonomi, ketiga pembangunan dalam bidang infrastruktur, dan yang keempat bantuan keuangan untuk pemerintahan desa,” ungkap Wabup.
Disampaikannya, sampai dengan tahun 2018 lalu, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow antara lain belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang Baik (Good Governance) serta belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang perekonomian.
Sehingga katanya untuk menindaklanjuti dan mengatasi kedua permasalahan tersebut yaitu dengan mengembangkan sistem pemerintahan yang integratif melalui institusionalisasi inovasi dan reformasi birokrasi dengan Implementasi Aplikasi E-Governance (E-Planning, E-Budgetting, E-Monev, E-Database dan E-Lakip) pada tahun 2019 ini.
Serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar sebagai penunjang perekonomian melalui kemitraan pembiayaan pembangunan.
Hadir pula dalam acara tersebut Forum Koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Utara, para kepala instansi vertikal dan BUMN di Provinsi Sulawesi Utara, 15 kepala daerah/wakil kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Utara, jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta dihadiri oleh para kepala Bappeda/yang mewakili kepala Bappeda se-Provinsi Sulawesi Utara.
(David).
