Era digital hari ini telah memicu terjadinya“sustaining innovation” yang sangat cepat dan tanpa henti, dampaknya menjalar meluas dalam segala aspek kehidupan masyarakat modern, dua di antaranya yang menyolok adalah dalam bidang e-commerce dan e-governement(sistem pemerintahan berbasis teknologi digital). Pola operasional bisnis dan pemerintahan yang dulunya di operasikan secara manual dan offline berubah menjadi digital yang bersifat online. Berbagai aspek dalam dunia dagang dan tata kelola pemerintahan yang dulunya kompleks menjadi lebih praktis, efisien dan efektif karena adanya digitalisasi.Akibatnya ada sebuah fenomena real yang hari ini terjadi secara global tapi sangat terasa secara local, fenomena tersebut populer di sebut dengan “disruption”. Fenomena ini sangat kontras terlihat ketika layanan taxi online seperti grab dan gocar mulai menggusur alat transportasi angkutan umum. Berbagai industry ritel rontok ketika “online shooping” melalui internet menggurita menghubungkan secara langsung antara produsen dan konsumen.
Industry ritel yang selama ini memainkan peran dagang sebagai “middle supplier” antara produsen dan konsumen serta di batasi oleh transaksi manual dan sekat lokalitas anjlok ketika “online shooping” memotong “broker line” yang di mainkan oleh industry ritel. Online shooping telah menjelma menjadi “toko serba ada tanpa wujud fisik”yang menjual berbagai barang dengan kualitas impor,menguasai akses pasar tanpa batas, sistem transaksi digital yang praktis(easy payment) dan menawarkan harga yang bisa jauh lebih murah dari harga pasar local.
Dampak dari fenomena disruption ini berimbas sangat besar terjadinya inovasi dalam bidang tata kelola pemerintahan dari tingkat pusat hingga ke daerah. Kehadiran dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadikan penerapan e-government dalam manajemen birokrasi pemerintahan bukan lagi sebuah pilihan tetap menjadi sebuah keharusan. Dengan adanya peraturan presiden ini menjadi sebuah babak baru dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia dari pusat hingga ke daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap instansi pemerintah wajib menerapkan e-government dalam setiap tugas pokok dan fungsinya. Untuk memetakan e-government secara nasional, tahun 2018, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PANRB) melalukan evaluasi dari penerapan e-government pada 616 instansi pemerintah. Hasilnya, sebanyak 82 instansi pemerintah (13,31%) berpredikat baik, sangat baik dan memuaskan. Sedangkan 534 instansi pemerintah (86,69%) berpredikat cukup dan kurang. Sebuah hasil evaluasi yang cukup memprihatinkan dan sepatutnya menjadi bahan koreksi ke depan dalam rangka optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Berdasarkan data dari Worldmeters, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia. Indonesia berada di peringkat keempat sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok (1,4 milyard jiwa), India (1,3 milyard jiwa) dan Amerika Serikat (328 juta jiwa). Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau, di mana kepulauan tersebut terbagi ke dalam ruang pemerintahan dari 34 Provinsi. Dengan adanya kondisi ini maka secara pasti akan menciptakan beragam item layanan publik dengan urgensi kebutuhan yang cukup kompleks. Sistem pengelolaan layanan publik yang di kelola secara manual dan bertele-tele hanya akan berdampak pada beragam kerugian yang di alami oleh masyarakat kita sendiri. Layanan publik yang “slow response”, kurang informative, kurang “accessible”, kurang terkoordinasi serta rantai birokrasi yang tumpang tindih dengan prosedur yang bertele-tele hanya akan melahirkan layanan publik yang buruk. Dan salah satu solusi dalam reformasi birokrasi adalah dengan menerapkan konstruksi, integrasi dan optimalisasi e-government dalam sistem pemerintahan.
Dari situs BPPTIK Kominfo melalui ulasan dengan tajuk “Survey PBB 2018 : Peringkat E-Governement Indonesia” mengurai data bahwa peringkat Indonesia dalam EGDI (E-government development index) menempati urutan ke 107, mengalami naik 9 peringkat dari tahun 2016 yang menduduki peringkat ke 116. Indonesia menempati peringkat ke 7 di ASEAN setelah Vietnam, masih sama seperti pada tahun 2016. Nilai rata-rata EGDI di Indonesia juga masih berada di bawah rata-rata di regional Asia Tenggara. Indonesia berada pada angka 0,5258 sedangkan rata-rata EGDI di Kawasan Asia Tenggara adalah 0,5555. Data ini memberikan kita sebuah tantangan sekaligus peluang dalam rangka membangun tata kelola pelayanan publik melalui penerapan e-government. Penerapan e-government akan mengurangi biaya pelayanan pemerintah dan memberi jangkauan pelayanan ke seluruh pelosok negeri. Di samping itu, e-government membangun sistem transparansi dan akuntabilitas layanan publik dari pusat hingga ke daerah.
Jika kita ingin memainkan peran sebagai negara yang mandiri dan berdaulat di tengah arus kompetisi global yang kian sengit, maka kita harus mampu bersaing dengan menempatkan kompetensi dan inovasi sebagai ujung tombak dalam setiap sendi tata kelola pemerintahan baik secara nasional maupun lokal. Tidak heran jika Presiden Jokowi melihat aspek ini dengan sangat seriussehinggaberupaya kerasmewujudkan pemerintahan yang terbuka dan merespon kebutuhan layanan publik dengan cepat.Dan untuk mewujudkannya bukan hanya butuh perubahan karakter atau pola pikir dalam kalangan birokrasi, pemerintahan dan badan-badan publik. Tidak kalah pentingnya juga harus di tunjang dengan adanya sistem pengelolaan pemerintahan berbasis teknologi yang inovatif, dan itu terjawab dengan penerapan e-government dalam sistem pemerintahan. Pada bagian kedua dari ulasan artikel ini akan di urai penyebab dari kendala klasik dalam penerapan e-government dalam sistem pemerintahan.
Keseriusan Presiden Jokowi dalam hal ini bukan tanpa alasan, salah satu pilar implementasi Nawacita adalah “proyek palapa ring”. Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optic di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 km. proyek itu terdiri dari tujuh lingkar kecil serat optic, yaitu untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Maluku dan satu backhaul untuk menghubugkan semuanya. Pembangunan jaringan serat optic nasional ini menjangkau 440 Kota dan seluruh wilayah Kabupaten di Indoenesia. Proyek palapa ring ini akan mengintegrasikan jaringan yang sudah ada (existing network) dan jaringan baru (new network) pada wilayah Timur Indonesia (Palapa ring Timur).
Keberpihakan kebijakan pemerintah dengan melakukan optimalisasi sebaran jaringan secara nasional ini membuat “blind spot area” secara nasional secara bertahap akan mengecil. Ini memberikan peluang sekalius landskap yang baik bagi setiap Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota bahkan sampai ke tingkat desa dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis digital (e-government). Palapa ring menjadi infrastruktur digital secara nasional yang akan sangat menunjang penerapan e-government dalam setiap instansi pemerintahan dari pusat hingga ke pelosok. Berbagai konsep implementasi e-government seperti e-planing, e-budgeting, e-monitoring/evaluation (e-monev), e-tax, e-disposisi, e-kinerja,dll akan menemukan ruang yang kondusif untuk beroperasi dalam sistem pemerintahan. Kendala klasik yang akan di hadapi adalah minimnya tenaga ahli dan operator local yang berkompeten dalam menjalankan sistem e-government dalam setiap instansi pemerintah. Tapi sebenarnya ini bukan lagi kendala yang sulit terpecahkan, dengan adanya literasi media dan perkembangan teknologi kekinian telah menciptkan praktisi-praktisi IT Development di tingkat local yang bisa di andalkan menjawab ini.
MAPALUS TECH CONNECTION (MATCON) adalah salah satu Layanan komersial dalam bidang IT Development yang berada di Sulawesi Utara, MATCON melihat urgensi di atas sehingga secara profesional menyediakan layanan professional melalui jasa konsultasi, konstruksi, integrasi dan optimalisasi sistem dan aplikasi digital e-government bagi setiap Pemerintahan provinsi, Pemerintahan kota, Pemerintahan kabupaten bahkan hingga ke tingkat Pemerintahan Desa. Sudah tiga tahun terakhir kiprah ini berjalan dengan mendampingi pemerintah daerah di Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Manado, Pemkab Sitaro dan Pemkab Sangihe. MATCON memiliki visi untuk menjadi mitra profesioal bagi setiap Pemprov, Pemkab. Pemkot bahkan hingga ke Pemdes (Pemerintahan Desa) dalam rangka membangun kultur digital yang lebih merata dalam struktur pemerintahan melalui penerapan e-government yang professional, sinergis dan inovatif.
Ada satu bahan evaluasi yang kami catat selaku praktisi dalam bidang ini selama kiprah tiga tahun terakhir. Faktor lain penyebab dari kegagalan penerapan e-government dalam pemerintah adalah karena lebih terfokus pada “penyerapan anggaran” tanpa mempersiapkan “konstruksi grand design detail dan komprehensif” dalam penerapan e-government. Tidak adanya grand design e-government karena hanya mengejar angka serapan anggaran membuat tumpang tindihnya antara pengadaan hardware dan optimalisasi software dari e-government. Dampak buruk lainnya adalah bermunculannya berbagai pekerjaan yang tidak urgen tapi seakan di paksakan hanya demi mengejar serapan anggaran. Sinkronisasi e-government antar instansi dalam sebuah pemerintahan tidak berjalan baik. Semoga catatan ini bisa menjadi bahan evaluasi penting bagi para pemangku kebijakan pemerintahan supaya kita bisa mewujudkan layanan e-government secara terpadu, quick response dan terintegrasi antar instansi pemerintah dari pusat hingga ke daerah. Ada sebuah harapan besar di era pemerintahan Jokowi kedua kali ini supaya penerapan e-government secara nasional maupun local bisa mendapatkan keberpihakan undang-undang dan kebijakan yang bisa memecahkan solusi dari masalah yang sudah di urai sebelumnya.
Biodata Singkat Penulis :
Jerry Bambuta, Hari ini aktif sebagai Pembina dari MATCON (Mapalus Tech Connection) yang fokus dalam melakukan layanan komersil dalam bidang konsultasi, konstruksi, integrasi dan optimalisasi sistem dan aplikasi digital e-government. Bersama Tim MATCON, pada tahun ini sementara menyiapkan konsep optimalisasi e-government sehingga bisa berperan sebagai pendamping bagi setiap pemerintah provisi, kota, kabupaten dan desa dalam penerapan e-government di seluruh Indonesia. Selain itu juga, secara aktif membina sebuah wadah literasi masyarakat yang di sebut FORLITMAS (Forum Literasi Masyarakat), Forlitmas adalah wadah literasi masyarakat yang fokus membangun forum literasi masyarakat, forum publikasi riset, forum afiliasi kemitraan dan forum incubator kemandirian masyarakat. FORLITMAS di dominasi oleh pemuda/mahasiswa dalam partisipasi membangun kultur literasi masyarakat baik secara local maupun nasional.
Email. Indonesiapasopati@gmail.com
Mobile Phone.+6281211891558