TOMOHON, MANADONEWS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melaksanakan Rapat Paripurna, Jumat (20/12).
Paripurna mengagendakan Mendengarkan Tanggapan/Jawaban Walikota terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 Kota Tomohon.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Djemmy J. Sundah, SE didampingi Wakil Ketua Erens D. Kereh, AMKL dan Carol J.A. Senduk, SH, serta dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Tomohon lainnya dan jajaran Pemerintah Kota Tomohon.
Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman dalam sambutannya mengatakan, sebagaimana hal-hal yang dipandang perlu dan penting, terkait dengan pengajuan rancangan penyelenggaraan peraturan daerah tentang kearsipan, yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi dalam pemandangan umum, maka pemerintah Kota Tomohon akan menjadikan hal-hal tersebut sebagai bahan masukan dan pertimbangan.
“Dalam proses pembahasan sampai pada penetapan peraturan daerah yang dimaksud. Mengingat penyelenggaraan kearsipan diperlukan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan. Maka ide, gagasan dan pendapat, bahkan kritik dan saran dari fraksi-fraksi, akan diterima dengan baik oleh pemerintah Kota Tomohon,” tuturnya.
Sejalan dengan pelaksanaan pemerintahan yang semakin demokratis, maka arsip memiliki peran strategis, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan pemerintahan yang baik (good governance) yang mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas dan pelayanan, maka tidak terkecuali pemerintah Kota Tomohon juga memfokuskan pembangunan disisi penyelenggaraan kearsipan yang efektif, efisien dan akuntable.
“Besar harapan kami, bahwa dengan adanya kajian yang matang dari semua stakeholder termasuk di dalamnya DPRD Kota Tomohon, maka peraturan daerah tentang penyelenggaraan kearsipan akan segera dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dan dapat ditetapkan menjadi produk hukum daerah Kota Tomohon,” ujarnya.
Berkaitan dengan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020, pembentukan peraturan daerah dapat menjadi acuan pembangunan hukum dan merupakan wadah politik hukum daerah sekaligus wajah untuk dapat melihat kebijakan pembangunan daerah dalam kurung waktu tertentu.
“Karenanya, program pembentukan peraturan daerah tidak hanya penting untuk menjadi acuan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah untuk kurun waktu tertentu. Namun juga penting bagi masyarakat untuk menatap pembangunan daerahnya kedepan. Sehingga partisipasi masyarakat harus dilakukan secara optimal, serius dan terencana, agar keterlibatan masyarakat benar-benar membawa aspirasi sebanyak mungkin,” kata dia.
“Untuk perencanaan pembetukan peraturan daerah dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan rasa keadilan masyarakat,” sebut dia.
Mengenai prosedur atau tata cara pembentukan suatu produk hukum (termasuk Perda) yang merupakan syarat formil dalam pembentukannya, pada dasarnya telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar hukum negara.
“Pengaturan mengenai prosedur atau tata cara pembentukan diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk pembentukan peraturan daerah telah diatur lebih khusus dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan lebih lanjut dalam pasal 11 peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Mengingat peranan program pembentukan peraturan daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan,” tandasnya. (Youngky)