Saran THL Pemkab Mitra Lanjutkan Kerja Sama Dengan BPJS

Wakil Ketua Dewan Mitra Tonny Hendrik Lasut

MITRA, ManadoNews.co.idKebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), menghentikan kontrak kerja sama dengan pihak BPJS, nampaknya dianggap keputusan yang belum tepat.

Jika ditanya imbasnya ke siapa?, justru ke masyarakat Minahasa Tenggara yang sangat membutuhkan program pelayanan kesehatan ini. Utamanya bagi warga yang kurang mampu.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua Dewan Tonny Hendrik Lasut (THL) menyarankan Pemkab Mitra untuk menjalin kerja sama lagi dengan BPJS.

“Menurut kami kebijakan yang diambil Pemkab Mitra belum tepat pada saat ini. Karna fasilitas dan tenaga-tenaga ahli serta dokter belum maksimal di Mitra,” kataTHL saat memberikan usulan saat rapat dengan Sekda, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Sosial, Selasa (04/02/2020).

Sekedar sampel, lanjut THL, kasus keluhan masyarakat dari Desa Ratatotok Selatan, Kecamatan Ratatotok. Jadwal operasi untuk melahirkan hari ini, tapi karena tidak lagi tercover oleh BPJS dari Pemkab Mitra akhirnya prosesnya tertunda. Pun setelah pindah ke BPJS mandiri, dari pihak BPJS menyampaikan bahwa baru bisa aktiv setelah 2 Minggu.

Baca Juga:  Benteng Moraya Jadi Lokasi Perayaan HKMAN Tahun 2018 dan HUT AMAN ke-19

“Masalahnya apakah orang yang sudah saatnya melahirkan masih harus tunggu 2 Minggu kemudian,” sembur THL.

Menurut politisi Parti Golkar ini, untuk masalah kekurangan anggaran, DPRD siap melaksanakan pergeseran perubahan angaran. “Pada intinya saya minta program kerjasama ini segera dilaksanakan. Kalau tidak pasti korbannya adalah masyarakat,” pungkasnya.

(Dmfm)