MITRA, ManadoNews.co.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) melakukan entry meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), terkait pemeriksaan laporan keuangan dan aset tahun 2019, di ruangan rapat Badan Keuangan Daerah (BKD), Senin (10/02/2019).
Bupati James Sumendap SH saat memimpin rapat, meminta seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Mitra untuk proaktif terkait pemeriksaan pelaporan keuangan dan aset.
“Seluruh pejabat harus proaktif. Jika ada yang tidak proaktif, cuman dua, pejabat malas diganti, mulu-mulu saya “iris”, kata JS, sapaan akrab Bupati Mitra ini.
Sumendap pun menugaskan wakil Bupati Drs Jocke Legi untuk melakukan penilaian bagi pejabat yang tidak kooperatif. Jika ada yang dimintakan BPK lantas tidak dipenuhi, itu berarti yang bersangkutan tidak mampu menjalankan motto Mitra Hebat Bergerak Cepat.
“Kalau ada yang tidak kooperatif, yang di mintakan BPK dan tidak dipenuhi, saya sudah tugaskan pak wakil Bupati untuk melakukan penilaian. Dan kita ganti pejabat yang bersangkutan,” tegas Sumendap.
Selain itu, Sumendap pun mengingatkan terkait pengurusan berkas penyedia jasa kontraktor dengan Pemkab Mitra, sama sekali tidak boleh diwakilkan. “Harus pimpinan perusahaan sendiri yang datang untuk menandatangani kontrak. Tidak boleh hanya memakai surta kuasa,” pungkasnya.
(Dmfm)
