Tiga Legislator Terima Tantangan Sang Gladiator Mitra Dengan Syarat

MITRA, ManadoNews.co.id – Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap baru-baru ini menantang anggota dewan yang menurutnya ‘banyak mulut’, sumbangkan gaji tiap bulan untuk penanganan Covid-19.

Tak sampai disana, bupati yang dekenal dengan sebutan sang gladiator Mitra ini pun menantang dewan yang suka ribut masalah Covid-19, rame-rame sumbangkan gaji, sewa ruma dan sewa oto lima bulan, menurutnya itu baru top.

Bak saling berbalas pantun, ketiga dewan Mitra pun menyatakan siap menerima tantangan sang gladiator Mitra dengan sejumlah syarat.

Yang pertama, Bupati tidak boleh melakukan pergeseran anggaran BPJS satu rupiah pun untuk 51.000 lebih warga Mitra dengan budget 16,1 miliar dan harus dibayar per 1 April 2020, karena anggaran tersebut sudah tertata di APBD tahun 2020.

“Anggaran ini sangat membantu untuk memproteksi kesehatan rakyat Minahasa Tenggara. Sangat jelas dalam RDP waktu lalu agar dilakukan pembayaran. (Rekaman di DPRD),” beber legislator Royke Pelleng didampingi Vanda Rantung dan Amar Kosoloi kepada sejumlah wartawan.

Yang kedua, lanjut Pelleng Cs, anggaran perjalanan dinas 20 anggota dewan ke LN (luar negeri) dilakukan pergeseran untuk penanggulangan covid-19. “Dan yang ketiga, perjalanan dinas bupati ke LN dilakukan pergeseran termasuk menyumbangkan gaji plus perjalanan dinas dalam negeri untuk penanggulangan Covid-19. Itu baru sang Mitra Sejati,” tutur Pelleng Cs.

Baca Juga:  Siap Menangkan WT-HP, Pelantikan Ribuan Tim Sukses Golkar Damao Spektakuler

Sambung Pelleng, Rantung dan Kosoloi, jika ketiga syarat itu diterima, Bupati James Sumendap harus menyampaikan secara resmi ke masyarakat bahwa syarat-syarat tersebut sudah dilaksanakan.

“Sangat jelas apa yang kami suarakan. Kalau pihak pemerintah beranggapan kami mencari muka, itu keliru. Bagi kami ini menjadi tugas dan fungsi kami untuk melakukan pengawasan dalam bidang anggaran,” semprot ketiganya.

Lanjut Pelleng, kalaupun pihaknya terus menyuarakan di media sosial, karena sepertinya pihak pemerintah tidak punya niat untuk melakukan pembayaran kepada 51.000 orang ini dan lebih memilih melakukan pergeseran ke proyek dengan alasan biaya iuran naik. “Ketika MA memutuskan biaya BPJS tidak naik mereka beralasan menunggu Perpres,” ungkap Pelleng.

Untuk itu, lanjut Pelleng, pihaknya akan terus bersuara, karena memang tugasnya untuk menyuarakan. “Jangan mencari-cari alasan kalau urusan nyawa. Kasihan rakyat kita,” tukas Pelleng sembari mengatakan dalam mengakhiri periode ke dua bupati harus meninggalkan legacy yang berkesan.