Pilkada Ditunda, Jems Tuuk: KPU harus Siapkan Skenario Terbaik

Ir. Julius Jems Tuuk


Manado – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) membuka opsi penundaan Pilkada serentak 23 September 2020 selama setahun digelar 23 September 2021.

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Ir. Julius Jems Tuuk, mengatakan penundaan Pilkada akan berdampak pada pemanfaatan anggaran. Dana Pilkada bisa digeser untuk penanggulangan wabah virus corona Covid 19.

“Hal positifnya, misal anggaran Pilkada dari APBD Sulut sekitar 600 miliar bisa digeser untuk penanggulangan virus corona,” jelas Jems Tuuk kepada wartawan Manadonews.co.id di Manado, Senin (30/3/2020).

Meski demikian, Jems Tuuk mengingatkan penundaan Pilkada tidak berakibat negatif kepada penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu.

“Karena penggunaan anggaran sudah berjalan seiring tahapan Pilkada. Acuan hukum harus jelas sekaligus KPU harus siapkan skenario terbaik untuk memulai kembali tahapan Pilkada 2021,” tukas legislator Sulut terbaik periode 2014-2019 ini.

Sebelumnya, opsi penundaan Pilkada 2020 selama satu tahun diutarakan Ketua KPU Arief Budiman.

Menurut Arief Budiman, skenario penundaan Pilkada akibat wabah Covid 19.

“Awalnya kami mau (diundur hingga) Juni 2021. Kalau penundaan berkali-kali, tidak cukup ruang. Opsi yang paling panjang penundaan satu tahun, dilaksanakan September 2021,” tutur Arief Budiman di Jakarta, Minggu (29/3/2020).

Baca Juga:  Polres Bolmong Siap Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani

Arief Budiman menambahkan, penundaan Pilkada secara otomatis akan mengubah tahapan yang sudah terjadwal, antara lain
sinkronisasi data pemilih yang tidak berlaku lagi, batasan usia pemilih, siapa saja yang berhak ikut pemilu, hingga peserta pemilu.

“Apakah peserta yang sama akan diikutkan di September 2021 atau kepala daerah diperpanjang sampai 2021, maka daerah itu juga bisa diikutkan dengan Pilkada September 2021,” terang Arief sambil menambahkan penundaan Pilkada harus mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

(YerryPalohoon)