Penting!!! Ini 6 Permasalahan Dasar Kota Manado jadi Tantangan Pemimpin Baru Mendatang

Suasana pusat kota Pasar 45 Manado (foto jelang Natal 2019 lalu)


Manado – 14 Juli 2020 mendatang Kota Manado akan genap berusia 397 tahun.

Anggota DPRD Kota Manado, Syarifudin Saafa, mencatat 6 permasalahan dasar yang perlu diselesaikan oleh pemimpin baru Kota Manado mendatang.

“Manado sudah 396 tahun jalan 397, ada kemajuan, kami dari DPRD harus mengakui bahkan mendukung namun beberapa hal masih butuh banyak sentuhan. Menyelesaikannya, Manado butuh pemimpin yang kuat,” jelas Syarifudin Saafa kepada wartawan Manadonews.co.id, Kamis (23/4/2020).

Syarifudin Saafa menjelaskan satu per satu 6 permasalah Kota Manado.

Pertama, secara infrastruktur Manado adalah kota tidak ramah air. Hujan sedikit langsung banyak genangan air karena sampah dan material menutupi drainase.

“Akibat banjir banyak orang jatuh miskin karena perabotan, alat elektronik bahkan kendaraan rusak,” tandas Saafa.

Lanjut dia, Manado dibelah lima sungai. Tuhan punya maksud membuat kota dengan banyak sungai agar masyarakat mendapatkan berkah. Tapi yang terjadi sebaliknya.

“Mengelola sungai mengantisipasi banjir perlu program penanggulangan yang terintegrasi antara pemerintah kota, provinsi dan pusat,” ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah periode ketiga duduk di kursi dewan kota ini.

Saafa menyontohkan salah-satu program yang semestinya terintegrasi yakni Pemprov Sulut sementara membangun Waduk Kuwil maka Pemkot Manado dapat menindaklanjuti dengan program lainnya.

“Bisa dengan program normalisasi atau naturalisasi sungai, dipilih mana yang cocok. Sungai perlu dikeruk dan dilebarkan butuk pembebasan lahan. Konsep water front city juga perlu dikembangkan,” kata figur yang digadang-gadang masyarakat ikut bertarung pada suksesi Kota Manado nanti.

Baca Juga:  Tugas BPJN XV, Akibat Belum Dilebarkan Berakibat Begini

Kedua, infrastruktur pejalan kaki tidak memenuhi syarat.

“Infrastruktur Kota Manado tidak ramah pejalan kaki. Padahal, sejak lahir Tuhan sudah memberikan organ kaki kepada manusia digunakan untuk berjalan,” jelas Syarifudin Saafa.

Saafa menyontohkan, banyak trotoar dalam kondisi rusak. Pun, fasilitas jalan untuk difabel kurang mendapat perhatian.

“Kalau trotoar rusak, berlubang bisa dilihat di mana-mana. Jangankan tunanetra, orang normal pun rawan celaka. Belum lagi trotoar yang berubah fungsi menjadi tempat parkir,” tegas Saafa.

Ketiga, pengangguran terbuka terbilang tinggi.

Pengangguran menjadi salah-satu dari 6 permasalahan mendasar di Kota Manado yang perlu dicarikan solusi.

“Pengangguran terbuka sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 mencapai 10,69 persen, pengangguran tertutup pasti lebih banyak,” terang Syarifudin Saafa

Lanjut Saafa, tantangan ke depan melalui berbagai program dan kebijakan pemerintah dapat mengatasi masalah ini. Perlu penguatan sektor informal.

2019 ada 122 ribu wisatawan mancanegara masuk Manado, tapi efek dan dampak pada pertumbuhan ekonomi kerakyatan masih kecil.

“Pemerintah harus kreatif membuka ruang melalui kebijakan kepada pelaku UMKM menyiapkan produk bagi wisatawan yang menonjolkan kearifan lokal daerah Sulawesi Utara utamanya Kota Manado,” tutur Saafa.

Keempat, Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian serta etos kerja tinggi masih menjadi salah-satu permasalahan yang dihadapi.

Baca Juga:  Aaltje Dondokambey Dorong Masyarakat Lakukan Usaha Mandiri Ini di Tengah Kesulitan Akibat Corona

“Pelayanan kepariwisataan tenaga kerja daerah perlu ditingkatkan,” jelas Saafa

Kata Syarifudin Saafa, beberapa pemilik restoran yang diundang DPRD terungkap menggunakan tenaga kerja luar daerah.

“Padahal, itu bertentangan dengan semangat Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Tenaga Kerja Lokal,” tukas dia.

Pertanyaan, kenapa begitu? Lanjut Syarifudin Saafa, hal tersebut berkaitan dengan keahlian dan etos kerja.

“Pemerintah harus mengambil alih lebih, membuat dan memfungsikan Balai Latihan Kerja (BLK),” ujar Saafa.

Syarifudin Saafa mendorong setiap kecamatan memiliki minimal satu BLK yang disertifikasi, serta membangun kerjasama dengan seluruh pemilik perusahaan di Kota Manado.

“Potensi kemiskinan sangat terlihat, banyak keluarga setelah menikah masih satu rumah dengan orang tua,” tutur Saafa.

Kelima, masalah sampah.

Dijelaskan Syarifudin Saafa, sampah merupakan salah satu permasalahan dasar di Kota Manado.

“Soal kebersihan Manado punya regulasi namun butuh partisipasi publik. Kebijakan yang dibuat pemerintah disambut baik masyarakat perlu alokasi anggaran,” ungkap Saafa.

Partisipasi publik yang dimaksud Saafa adalah pemerintah mengalokasikan anggaran bagi kelompok masyarakat yang peduli pada kebersihan kota.

“Anggaran untuk komunitas peduli lingkungan. Cara ini dilakukan oleh negara-negara maju. Setelah dibuatkan regulasi, selanjutnya penyadaran masyarakat didorong dengan anggaran sehingga akan bermunculan komunitas-komunitas,” tandas Saafa.

Lanjut Syarifudin Saafa, komunitas masyarakat yang diberikan insentif akan membersihkan selokan bahkan selokan dijadikan kolam untuk memelihara ikan, memisahkan sampah organik dan unorganik, serta kegiatan kebersihan lainnya.

Baca Juga:  Anggota Intel Kodim 1310/Bitung Ringkus Penjual BBM Bersubsidi Secara Ilegal

“Bisa dilakukan karena pemerintah punya sumber pendapatan melalui retribusi, sesuatu yang diterima pemerintah dan didistribusikan kembali kepada masyarakat. Beda dengan pajak yang menjadi hak pemerintah untuk dikelola,” tutur Saafa.

Diketahui, soal penanganan sampah pemerintah sudah merencanakan pemindahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo ke TPA Regional yang dibangun Pemprov Sulut di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara.

Menunggu pemanfaatan TPA Regional, Pemkot Manado menggunakan alat pembakar sampah, incenerator.

Keenam, kemacetan lalulintas.

Syarifudin Saafa mengusulkan, pembangunan jalan layang sebagai akses ke pusat kota dan pusat-pusat perbelanjaan.

“Menurut saya, jalan layang jadi salah-satu solusi mengurai kemacetan di Kota Manado,” tukas Saafa.

Saafa menambahkan, radius 5 km dari segala penjuru ke pusat kota Manado tidak tersedia ruang terbuka sehingga tidak memungkinkan pembuatan jalan baru.

“Bahkan untuk pelebaran jalan saja sulit dilakukan. Solusinya bangun jalan layang,” kata dia.

Kebijakan operasional kendaraan sistem ganjil genap serta memaksimalkan angkutan umum, lanjut Saafa, bisa diterapkan untuk mengurai kemacetan.

“Selama ini yang dilakukan hanya rekayasa lalulintas jalur satu arah (one way traffick). Ke depan bisa dipertimbabgkan juga sistem ganjil genap yang cukup berhasil mengurai kemacetan lalulintas di ibukota negara DKI Jakarta,” pungkas Syarifudin  Saafa.

(YerryPalohoon)

Pilgub 9 Desember 2020


Siapakah Gubernur Pilihan Anda?
994 votes

This will close in 10 seconds