BOLSEL,Manadonews.co.id-.Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Hi. Herson Mayulu, SIP, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan BMKG, BNPP dan Bapel-BPWS, dalam rangka pembahasan RKA K/L dan RKP K/L dalam RAPBN Tahun Anggaran 2021 ketiga lembaga tersebut yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi V DPR RI, Senin (22/06/2020).
Dalam kesempatan ini tiga hal disorot oleh H. Herson Mayulu, pertama, soal kebutuhan dan rencana anggaran yang direncanakan oleh BMKG dan BNPP.
Menurutnya BMKG perlu bersyukur karena pagu kebutuhan anggaran yang diminta sebesar Rp.3 Triliun lebih, pagu indikatifnya masih mencapai 2,8 Triliun lebih. Sementara BNPP, dari kebutuhan 4 Triliyun, pagu indikatif yang disepakati pemerintah hanya dikisaran 2 Triliun.
Melihat postur pagu indikatif BNPP tersebut ia berharap tahun depan Indonesia jauh dari bencana karena anggaran yang dipersiapkan untuk mengantisipasinya jauh dari harapan.
Kedua, Herson Mayulu mengemukakan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun berjalan yang makin membaik dan berharap dengan pemberlakuan New Normal, diakhir tahun pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 4 sampai 5%.
Ketiga, soal BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Herson meminta agar keberadaan badan ini dievaluasi dan kalau perlu dibubarkan saja. Anggarannya terlalu sedikit, hanya 1,56 miliar, terkesan tidak serius, sementara tugas-tugas yang dilakukan oleh BPWS, kegiatannya sudah ada di Kementerian PUPR. Pembebasan lahan, air bersih, pengembangan SDM, merupakan tugas-tugas yang sudah berjalan dan tidak spesifik.
“Ini bisa diserahkan kepada Gubernur dan kepada Bupati-Bupatinya,” jelasnya.
Secara keseluruhan Rapat Dengar Pendapat yang membahas Pendahuluan RKA dan RKP BMKG, BNPP dan BPWS menghasilkan beberapa kesimpulan/Keputusan, diantaranya, sebagai berikut ;
- Komisi V memahami paparan tentang pagu indikatif Badan Meteorology, klimatologi dan geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) dan Badan Pelaksana Badan pengembangan wilayah Surabaya-Madura (Bapel-BPWS) sesuai surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional tertanggal 8 Mei 2020 tentang Pagu Indikatif belanja K/L Tahun anggaran 2021 serta hasil Trilateral Meeting.
Selanjutnya Komisi V bersama dengan 3 lembaga tersebut akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai dengan usulan pagu kebutuhan TA 2021 yang diusulkan untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.
- Komisi V DPR RI akan berkonsultasi dengan kementerian PUPR diwaktu yang akan datang terkait dengan Bapel-BPWS.
(Bobby)
