MANADO — Pengukuhan Pengurus Daerah Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Sulawesi Utara (Sulut), Minggu (14/06/2026), langsung memantik perhatian publik. Kehadiran organisasi ini dinilai membawa tanggung jawab besar dalam membenahi kualitas demokrasi di bumi nyiur melambai.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut, Taufik M. Tumbelaka, menegaskan bahwa tantangan utama yang harus dijawab oleh kepengurusan baru ini adalah substansi dari pembangunan politik itu sendiri. Menurut alumni Fisipol UGM Yogyakarta tersebut, urusan demokrasi bukan sekadar seremonial, melainkan mencakup banyak variabel krusial yang saling berkelindan.
”Salah satu yang paling perlu perhatian adalah pembangunan politik. Ini terkait masalah peningkatan kualitas demokrasi. Masalah demokrasi menyangkut banyak variabel, mulai dari etika politik, ruang diskursus, sosial, pemerintahan, pembangunan, hingga pemenuhan hak-hak publik yang menjadi kewajiban pemerintah dan negara,” papar Tumbelaka kepada wartawan di Manado, Minggu (14/6/2026).
Meski tantangannya berat, Tumbelaka optimistis MIPI Sulut mampu memberi warna baru. Hal ini berkaca pada komposisi pengurus yang sukses mengawinkan berbagai latar belakang strategis, mulai dari akademisi, praktisi, hingga politikus. Terlebih, MIPI Sulut kini dinakhodai oleh Dr. Joune JE Ganda, SE, MAP, MM, M.Si—figur kepala daerah yang juga menjabat sebagai Bupati Minahasa Utara (Minut) sekaligus Sekretaris Jenderal APKASI.
Untuk memaksimalkan kerja organisasi, Tumbelaka menyarankan adanya langkah taktis berupa sinergi lintas lembaga. MIPI Sulut diharapkan dapat berjalan beriringan dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado dan institusi kampus.
”Kolaborasi segitiga ini, terlebih dengan keterlibatan media massa yang merupakan fourth estate, akan bisa menghadirkan pembangunan politik yang lebih baik ke depan. Untuk MIPI Sulut, saya ucapkan selamat berkarya dan berkiprah,” pungkasnya. (Jrp)
