Media sosial pada awalnya lahir sebagai ruang demokratis yang memungkinkan setiap orang menyampaikan pendapat, bertukar informasi, dan membangun jejaring tanpa batas geografis.
Namun seiring perkembangannya, ruang digital juga melahirkan fenomena baru yang semakin sering menjadi perhatian publik: praktik penggiringan opini melalui jaringan akun-akun anonim yang dikenal luas dengan istilah buzzer.
Fenomena ini semakin mudah ditemukan ketika muncul isu politik, pemerintahan, bisnis, maupun persoalan sosial yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Di tengah ramainya perdebatan, muncul akun-akun yang terlihat sangat aktif mengomentari sebuah isu, tetapi memiliki identitas digital yang minim dan sulit diverifikasi.
Sebagian besar akun tersebut berstatus privat atau terkunci. Mereka bebas memberikan komentar, kritik, bahkan serangan kepada pihak tertentu, tetapi pada saat yang sama menutup akses publik terhadap aktivitas dan identitas mereka sendiri.
Situasi ini menciptakan ruang yang nyaman untuk menyebarkan narasi tanpa harus mempertanggungjawabkannya secara terbuka.
Karakteristik lain yang sering ditemukan adalah jumlah teman atau pengikut yang relatif sedikit.
Akun-akun tersebut terlihat aktif hampir di setiap isu viral, tetapi tidak memiliki jaringan sosial yang mencerminkan aktivitas pengguna media sosial pada umumnya.
Jika ditelusuri lebih jauh, isi akun mereka juga kerap tidak menunjukkan kehidupan nyata pemiliknya.
Postingan yang muncul sering berupa gambar acak, kutipan tanpa konteks, atau unggahan yang tidak memiliki hubungan dengan aktivitas keseharian. Tidak terlihat interaksi keluarga, komunitas, pekerjaan, maupun lingkungan sosial yang lazim ditemukan pada akun pengguna biasa.
Dinding atau wall akun tersebut pun sering tampak sepi. Hampir tidak ada percakapan organik, komentar dari teman, atau interaksi sosial yang hidup.
Aktivitas mereka justru terkonsentrasi pada kolom komentar akun media, tokoh publik, atau postingan yang sedang viral.
Di sanalah pola yang paling sering terlihat.
Ketika sebuah isu menjadi perhatian publik, akun-akun tersebut muncul secara bersamaan dengan narasi yang seragam.
Sebagian bertugas memuji secara berlebihan, sebagian menyerang pihak tertentu, dan sebagian lainnya berusaha mengarahkan pembahasan sesuai kepentingan tertentu.
Tujuannya bukan sekadar berpendapat, melainkan membentuk persepsi publik.
Banyak pengguna media sosial kemudian menganggap komentar yang mendominasi sebuah postingan sebagai cerminan suara mayoritas masyarakat.
Padahal, belum tentu demikian. Dalam sejumlah kasus, keramaian tersebut bisa saja merupakan hasil aktivitas yang terkoordinasi.
Di balik fenomena itu terdapat faktor ekonomi yang tidak kecil.
Digital marketing pada dasarnya merupakan profesi yang legal dan sangat dibutuhkan dalam dunia usaha modern. Kemampuan mengelola media sosial, memahami algoritma, mengoptimalkan distribusi konten, dan membangun interaksi digital merupakan keahlian yang memiliki nilai tinggi.
Namun ketika kemampuan tersebut digunakan bukan untuk memasarkan produk atau membangun komunikasi yang sehat, melainkan untuk memanipulasi opini publik, maka batas antara pemasaran digital dan propaganda menjadi semakin tipis.
Sebagian pelaku kemudian melihat bahwa menjual pengaruh dapat menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada menjual produk.
Dari sinilah muncul kelompok-kelompok yang menawarkan jasa pembentukan citra, serangan digital, hingga penggiringan opini secara terorganisir.
Tidak sedikit yang memperoleh pendapatan besar dari aktivitas tersebut. Mereka membangun jaringan akun, mengatur distribusi narasi, dan memanfaatkan algoritma media sosial untuk menciptakan kesan bahwa suatu pandangan didukung oleh banyak orang.
Dalam praktiknya, yang diperjualbelikan bukan lagi barang atau jasa, melainkan persepsi masyarakat.
Karena itulah istilah “mafia buzzer” mulai sering muncul dalam perbincangan publik.
Istilah ini merujuk pada kelompok yang bekerja secara sistematis untuk memengaruhi opini publik demi kepentingan politik, ekonomi, atau kekuasaan tertentu.
Pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan masyarakat?
Jawabannya adalah meningkatkan literasi digital dan membangun kebiasaan verifikasi informasi secara berimbang. Jangan menjadikan kolom komentar sebagai sumber kebenaran.
Sebuah narasi perlu dibandingkan dengan berbagai sumber informasi yang kredibel agar masyarakat tidak terjebak pada opini yang sengaja dibentuk.
Masyarakat juga perlu memanfaatkan fitur-fitur yang telah disediakan platform media sosial. Jika menemukan akun yang menyebarkan fitnah, hoaks, ujaran kebencian, atau aktivitas yang terindikasi manipulatif, gunakan tombol laporkan (report) dan blokir (block).
Langkah sederhana tersebut dapat membantu mengurangi penyebaran konten yang merusak kualitas ruang digital.
Selain itu, pengguna media sosial tidak perlu ragu untuk unfollow akun-akun yang secara konsisten menyebarkan provokasi dan narasi negatif. Semakin sedikit perhatian yang diberikan kepada akun semacam itu, semakin kecil pula pengaruh yang mereka miliki.
Hal yang sama berlaku terhadap grup-grup media sosial yang dipenuhi aktivitas penggiringan opini. Ketika sebuah grup lebih banyak digunakan untuk menyebarkan propaganda, menyerang pihak tertentu, atau menciptakan kebencian daripada berbagi informasi yang bermanfaat, meninggalkan grup tersebut merupakan pilihan yang bijak.
Ruang digital yang sehat dimulai dari kemampuan setiap individu untuk memilih lingkungan informasi yang sehat pula.
Pada akhirnya, tantangan terbesar masyarakat di era digital bukan hanya menghadapi berita palsu, tetapi juga menghadapi upaya-upaya manipulasi persepsi yang bekerja secara lebih halus dan terorganisir. Kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling ramai berkomentar atau siapa yang paling banyak memenuhi linimasa.
Kebenaran hanya dapat ditemukan melalui fakta, verifikasi, dan sikap kritis. Karena dalam dunia digital saat ini, yang tampak sebagai suara publik sering kali hanyalah gema yang sengaja diciptakan untuk memengaruhi cara masyarakat berpikir.(AL)
