H2M Sampaikan Tiga Poin Penting Terkait Revisi UU Tentang Jalan

BOLSEL,Manadonews.co.id-.Anggota DPR-RI asal Sulawesi Utara (Sulut) H.Herson Mayulu, SIP (H2M) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V dengan Badan Keahlian DPR RI pada Kamis (2/7/2020) terkait dengan presentasi penyusunan Naskah Akademik Revisi Undang-Undang No.38 tahun 2004 Tentang Jalan menyampaikan beberapa poin.

Dalam kesempatan revisi UU Jalan No.38 Tahun 2004 mengusulkan kepada Badan Keahlian DPR RI agar mengkaji secara mendalam tentang cara pelebaran Jalan Nasional yang letaknya berada dikawasan Hutan Lindung dan Taman Nasional.

Menurutnya, sebab sejauh ini pelebaran jalan di dua kawasan itu sangat sulit
dilakukan karena harus menempuh serangkaian izin dari beberapa lembaga negara.

“Dari segi manfaat pelebaran jalan itu sangat besar, namun sering terkendala izin,” ujar Herson Mayulu.

Dirinya mencontohkan upaya pelebaran Jalan Nasional yang menghubungkan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang lintasannya melewati kawasan Taman Nasional Nani Wartabone.

Selain itu, H2M juga mengkritik soal ego yang menyertai keberadaan status jalan, Jalan Nasional, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten.

Baca Juga:  H2M Suarakan Aspirasi Rakyat ke Mitra Kementerian

Pada dasarnya, semua jalan-jalan itu dibangun dengan dana APBN. Daerah-daerah masih sulit membangun jalan karena rata-rata PAD-nya masih minim.

“Namun seringkali ditemui, Jalan Kabupaten lebih mulus dibandingkan dengan Jalan Nasional yang melintas di kabupaten. Anehnya untuk memperbaiki jalan nasional, pemerintah daerah sangat sulit memperoleh dana dari pemerintah pusat,” katanya.

Herson Mayulu menyorot soal pembatalan dan terhentinya kegiatan/proyek pembangunan yang dana-nya bersumber dari DAK.

“Saat ini dalam regulasi yang sedang dibahas, belum ada jaminan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut,” pungkasnya.
(Bobby)

Pilgub 9 Desember 2020


Siapakah Gubernur Pilihan Anda?
3127 votes

This will close in 10 seconds