Manado – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah.
OTT kali ini menimpah Bupati Kutai Timur, Ismunandar.
Ia ditangkap di sebuah hotel di Jakarta, Kamis (2/7/2020), bersama istrinya dan seorang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atas dugaan penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa.
OTT tersebut menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Ferry Daud Liando, menjadi peringatan bagi partai politik (Parpol).
“Parpol harus selektif mengusung calon pada Pilkada 2020,” jelas Ferry Liando kepada wartawan Manadonews.co.id di Manado, Sabtu (4/7/2020).
Ferry Liando mengungkapkan beberapa sebab sehingga banyak kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.
Pertama, proses rekruitmen dan kaderisasi Parpol sangat buruk.
“Proses buruk ini menyebabkan calon yang diusung tidak dibekali dengan akhlak moral yang baik. Kebanyakan Parpol hanya tergiur dengan uang mahar dari calon,” tandas Ferry Liando,
Kedua, lanjut Ferry Liando, biaya politik untuk ikut Pilkada sangat mahal.
“Mulai dari beli logistik untuk pencitraan, sewa lembaga survei, bayar Parpol sebagai mahar, biaya suap atau sogok pemilih agar mendapatakan suara,” ujar Liando.
Ketiga, sistem penegakan hukum yang lemah.
“Koruptor oleh undang-undang masih diijinkan untuk jadi calon kepala daerah,” tutur Liando.
Keempat, pengawasan DPRD sangat lemah.
“Oleh karena itu peran Parpol sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi,” pungkas Ferry Liando.
(YerryPalohoon)
