Masih Bingung Soal Syarat Mantan Narapidana Maju Pilkada? Baca Sosialisasi KPU Sulut Ini

Manado – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Yessy Momongan, menjelaskan salah-satu syarat mantan narapidana mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Menurut Yessy Momongan, mantan terpidana mencalonkan diri harus jeda lima tahun dihitung dari ketika seseorang sudah menyelesaikan seluruh masa pidananya.

“Jadi, bukan lagi bebas bersyarat tapi harus bebas murni!” terang Yessy Momongan pada rapat koordinasi dan sosialisasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2020 yang dilaksanakan KPU Sulut di Hotel Mercure Tateli Minahasa, Rabu (5/8/2020).

Diketahui, permohonan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada berbuah hasil.

Dalam pembacaan putusan yang digelar pada Rabu (11/12/2019) lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menerima sebagian permohonan uji materi pasal yang mengatur tentang pencalonan mantan narapidana itu.

Dampak dari putusan itu, terjadi perubahan bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf g.

Baca Juga:  Dianggap Tidak Bersedia, Enam KK Penerima BSPS Diganti

Salah satu perubahannya menyatakan bahwa seorang mantan narapidana dapat mencalonkan diri pada pilkada lima tahun setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara.

Sosialisasi yang dipimpin Ketua KPU Sulut, Ardiles Mewoh, didampingi anggota Yessy Momongan, Meidy Tinangon, Salman Saelangi dan Lanny Ointu, diawali dengan penyampaian komisioner KPU RI secara virtual melalui aplikasi zoom, terkait syarat pencalonan Pilgub Sulut 2020.

Ardiles Mewoh, kepada wartawan di sela kegiatan mengatakan, sosialisasi tersebut menyasar partai politik (Parpol) dan masyarakat luas terkait syarat pencalonan maupun calon yang hendak maju di Pilgub Sulut 2020.

“Ada persyaratan yang harus dipenuhi seseorang jika ingin diajukan. Dengan diketahui persyaratan tersebut oleh Parpol, kita berharap tidak ada lagi calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang diatur kemudian diusung,” tutur Ardiles Mewoh.

Ditambahkan Ardiles, sosialisasi tersebut juga bertujuan agar masyarakat luas bisa mengetahui aturan persyaratan pencalonan, sehingga tidak terjadi simpang siur di masyarakat nanti apabila ada calon mereka yang tidak memenuhi syarat.

Baca Juga:  Parengkuan Sebut ROR-RD Punya Integritas

“Sosialisasi ini juga bagian dari transparansi dan akuntabilitas, supaya masyarakat tahu kalau KPU itu bekerja tegak lurus pada aturan. Aturan ini bukan milik KPU atau Parpol saja, tapi milik masyarakat luas,” tandas Ardiles.

(Tim/YerryPalohoon)

Pilgub 9 Desember 2020


Siapakah Gubernur Pilihan Anda?
1364 votes

This will close in 10 seconds