Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Suatu Negara tak Lepas dari Sistem Hukum

Jakarta, Manadonews.co.id – Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang sehat tidak terlepas dari tersedianya sistem hukum yang mampu memberikan kepastian terhadap aktivitas perekonomian.

Pembangunan infrastruktur hukum yang efektif, efisien, serta mampu mengakomodasi perkembangan transaksi ekonomi dan perdagangan lintas batas sangat di perlukan.

Prosedur pengadilan yang pasti (predictable), transparan, dapat diandalkan, serta cost effective merupakan salah satu upaya menjamin kepastian hukum yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyampaikan pandangannya seputar hukum dan krisis ekonomi di negeri ini pada pidato kunci acara “Dialog Internasional tentang Tantangan dan Peran Peradilan dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis” yang diselenggarakan, Kamis, 28 Agustus 2020, melalui video konference.

Dalam pidatonya, Kepala Bappenas mengutarakan bahwa reformasi hukum di masa pandemi ini memperoleh momentum yang penting, di mana tidak hanya sekedar berbicara tentang persaingan untuk meningkatkan peringkat Ease of Doing Bussines (EoDB) sesuai dengan target pemerintah, namun juga sebagai upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Baca Juga:  Respons Pidato Presiden, Menteri Suharso Monoarfa Contohkan Korea Selatan

“Kita harus memanfaatkan kesempatan ini sebagai ‘one time opportunity’ untuk membangun sistem hukum ekonomi yang mampu menjawab berbagai permasalahan hukum secara tepat, cepat, sederhana dan berbiaya ringan yang didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi,” ujar Menteri Suharso Monoarfa.

Penyempurnaan hukum ekonomi menjadi kebijakan pemerintah dalam 5 tahun ke depan seperti yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Kebijakan tersebut didorong melalui beberapa strategi yaitu penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi pengadilan.

Menteri mengapresiasi kerja dari Mahkamah Agung yang mulai melakukan inovasi dalam penegakan hukum seperti e-court, e-litigation, reformasi sistem Gugatan Sederhhana, dan penambahan fitur pada Sistem Direktori Putusan.

“Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung beserta jajaran pimpinan atas beberapa inovasi yang telah dilaksanakan merespons kebutuhan dari masyarakat pencari keadilan di saat pemulihan ekonomi paska krisis,” ungkap Menteri.

Sejauh ini Bappenas telah bekerja sama dengan International Development Law Organization (IDLo) dan Kedutaan Belanda untuk mengkaji dan memetakan peluang kontribusi bidang hukum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Dari kajian tersebut dirumuskan beberapa strategi yang kemudian dituangkan dalam bentuk Grand Design Penyempurnaan Hukum Ekonomi guna mendukung kemudahan berusaha, termasuk pembaharuan substansi hukum acara perdata, jaminan benda bergerak, badan usaha, dan kepailitan.

Baca Juga:  Tantangan Pembangunan Metropolitan Cerdas Diungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa

“Besar harapan saya agar kegiatan ini dapat memicu komitmen dan kerja sama antara aparat penegak hukum, Kementerian/Lembaga terkait, pelaku usaha, serta komponen masyarakat lainnya demi mencapai kepastian hukum yang berkeadilan dan mampu mendorong pemulihan, pertumbuhan dan pembangunan perekonomian Indonesia,” tutup Menteri.

(***/YerryPalohoon)

Pilgub 9 Desember 2020


Siapakah Gubernur Pilihan Anda?
520 votes

This will close in 10 seconds