Manado – Hampir 70 negara di dunia menunda pelaksanaan Pemilu akibat pandemi Covid-19 termasuk Indonesia yang menunda Pilkada 9 September ke 9 Desember 2020.
Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19?
Alfitra Salamm, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang juga Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), mengungkapkan berdasarkan hasil survei masyarakat belum memprioritaskan Pilkada.
“Mereka masih prioritaskan ekonomi, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, PHK, dan lainnya, karena berkaitan langsung dengan kelanjutan hidup,” terang Alfitra Salamm pada media gathering ‘Netralitas Penyelenggara Pemilu dalam Pilkada 2020 di Provinsi Sulawesi Utara’ yang dilaksanakan Bawaslu Sulut di Best Western Hotel The Lagoon, Sabtu (5/9/2020).
Pertanyaan lainnya, lanjut Alfitra Salamm, apakah partisipasi masyarakat di Pilkada serentak 9 Desember 2020 akan tinggi?
“Fenomena unik terjadi di Korea Selatan. Selama ini partisipasi pemilih setiap Pemilu di sana tidak melebihi 50 persen. Namun, yang menarik Pemilu Korsel barusan partisipasi pemilih mencapai 63 persen,” tukas Alfitra.
Alfitra mengungkapkan rahasia partisipasi pemilih meningkat di Pemilu Korsel dikarenakan peran pemerintah termasuk penyelenggara Pemilu dan calon yang berhasil mengangkat isu Covid-19 menjadi positif.
“Covid-19 dijadikan isu sentral oleh kandidat untuk membangkitkan sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan lainnya,” jelas Alfitra.
Sehingga, lanjut Alfitra, jika kandidat tidak mampu membangun isu Covid-19 menjadi isu positif maka partisipasi masyarakat akan minim.
“Nah, ini jadi tantangan bagi semua pasangan calon. Covid-19 tidak sekedar jadi isu yang menakutkan tapi sebaliknya dijadikan isu positif untuk membangun,” tandas Alfitra pada media gathering yang dibuka Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda, juga menampilkan narasumber Dr. Ferry Daud Liando, Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu. (YerryPalohoon)
