Berani atau Tidak? Ferry Liando Usul Paslon Ikrar Bersama tidak Politik Uang, Bawaslu bisa Fasilitasi

  • Whatsapp

Manado – Selama ini segala cara sudah diakukan pemerintah termasuk penyelenggara Pemilu agar modus politik uang tidak lagi menjadi andalan calon tertentu dalam meraih dukungan publik.

Salah-satu lembaga yang diberi kewenangan untuk mencegah hal itu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bacaan Lainnya

Namun disayangkan, menurut Ferry Daud Liando dari Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu, undang-undang tidak begitu longgar memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk pencegahan dan penindakan.

“Misalnya, politik uang diduga sudah dilakukan hampir semua bakal calon pada saat sebelum tahapan Pilkada atau sebelum tahapan pencalonan,” jelas Ferry Liando kepada wartawan Manadonews.co.id di Manado, Rabu (9/9/2020).

Undang-Undang Pilkada hanya memberikan batasan penindakan jika seseorang telah memiliki legal standing yaitu telah ditetapkan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal, indikasi dugaan politik uang sudah terjadi jauh hari sebelumnya.

Baca Juga:  Sudiwardono Salut Upaya SWM terkait Pembangunan Kantor PN Melonguane

“Di daerah lain ada bakal calon yang membagi-bagikan bahan kepada masyarakat kemudian memohon dukungan KTP dari masyarakat penerima sebagai syarat bagi calon perseorangan,” tukas Ferry Liando.

Saat penindakan pun Bawaslu kerap mengalami kesulitan memenuhi unsur-unsur terstruktur, sistematif dan masif. Untuk memenuhi syarat formil dan meterilpun tidaklah mudah. Jangka waktu penindakan pun hanya tiga hari sejak laporan diterima.

“Keterikatan dengan institusi Gakumdu, sering juga menghambat Bawaslu. Sebab, proses pembuktian kerap berbeda dengan institusi lain,” ujar Dosen Politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ini.

Tambah Ferry Liando, masyarakat juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya, sebab politik uang bukan diciptakan oleh mereka. Yang menciptakan politik uang itu biasanya dilakukan para calon. Sehingga, untuk memberangus poltik uang harus dilakukan semua pasangan calon dan tim susses.

“Harusnya, masing-masing pasangan calon Pilkada perlu melakukan ikrar bersama untuk tidak melakukan money politics untuk menciptakan Pilkada yang bermartabat. Bawaslu perlu menginisiasi ikrar bersama ini,” pungkas Ferry Liando. (YerryPalohoon)

Pos terkait