Ahli Waris masih Keberatan Redistribusi Tanah Rumbia, Kakanwil BPN Sulut Lutfi Zakaria: Saya akan Pelajari Dulu

Manado – Femmy Palohoon selaku Kuasa Ahli Waris meminta agar agenda sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) program Redistribusi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) di atas Tanah Adat (Pasini) di Desa Rumbia, Kecamatan Langowan Selatan, Kabupaten Minahasa, atas nama Nicolas Efradus Mogot, ditunda hingga permasalahan selesai.

Terakhir, menurut Femmy Palohoon, pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa melalui Asisten I Setdakab, Denny Mangala, tidak akan melaksanakan sidang PPL jika masih ada pihak yang belum puas pada proses Redistribusi.

“Dalam hal ini dari pihak Ahli Waris belum puas karena merasa dirugikan oleh masyarakat yang menguasai tanah dan pihak pertanahan tidak melakukan perlindungan maksimal atas hak-hak ahli waris,” ujar Femmy Palohoon kepada wartawan Manadonews.co.id di Manado, Rabu (7/10/2020).

Pihak ahli waris, lanjut Femmy Palohoon, menyesalkan pernyataan beberapa pejabat BPN yang mengatakan bahwa pihak Ahli Waris tidak lagi punya hak atas tanah kelebihan maksimum.

“Kalimat seperti itu memprovokasi sehingga masyarakat sepertinya tidak lagi punya niat untuk membayar ganti rugi sesuai aturan. Pernyataan bahwa pihak Ahli Waris tidak berhak oleh BPN tidak dapat dibuktikan dengan regulasi seperti undang-undang, PP, atau lainnya. Padahal, dari awal yang diketahui masyarakat bidang-bidang tanah tersebut adalah kelebihan maksimum sesuai sosialisasi yang dilakukan BPN selama ini,” tandas Femmy.

Hal substansi lainnya yang dituntut pihak Ahli Waris, lanjut Femmy Palohoon, adalah hak atas sisa kelebihan tanah maksimum sesuai Permendag No. 18 Tahun 2016.

Diketahui, pada tanggal 7 April 2016 Kementerian Agraria / BPN telah menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian (Permendag No. 18 Tahun 2016).

Adapun diatur dan disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Permendag Nomor 18 Tahun 2016:

(3) Pembatasan kepemilikan tanah pertanian  untuk perorangan:
a. Tidak padat, paling luas 20 ha,
b. Kurang padat, paling luas 12 ha,
c. Cukup padat, paling luas 9 ha,
d. Sangat padat, paling luas 6 ha.

“Aturannya sangat jelas, kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan tidak padat, paling luas 20 hektar, kurang padat 12 hektar. Ahli waris menanyakan di mana tanah itu? Ada empat ahli waris. Logikanya, masyarakat yang menguasai diberikan sangat murah dan dibantu dibuatkan sertifikat oleh BPN, sementara ahli waris yang notabene pemilik tanah tidak ada. Di mana keadilan? Di negara komunis saja tidak lakukan demikian, ahli waris tidak disisakan,” tegas Femmy.

Baca Juga:  Bupati Minahasa Hadiri Sidang MPL PGI di Bogor

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Utara, Lutfi Zakaria, yang dikonfirmasi wartawan Manadonews.co.id bersama Femmy Palohoon dari pihak Ahli Waris, mengatakan akan mempelajari kasus tersebut.

“Saya akan pelajari dulu karena kebetulan saya baru. Terima-kasih untuk informasinya,” jelas Lutfi Zakaria ketika ditemui di lobi apartemen Lagoon Tamansari kawasan Bahu Mall, Rabu (7/10/2020) malam.

Sebelumnya, Femmy Palohoon selaku Kuasa dari Para Ahli Waris Nicolas Efradus Mogot dan Sofia Wenas telah memasukkan Surat Keberatan kepada Kakanwil BPN Sulut.

Menyatakan, keberatan lokasi tanah kelebihan maksimum Ahli Waris An. N.E Mogot di Desa Rumbia, Kecamatan Langowan Selatan, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah ditetapkan sebagai tanah negara.

Tembusan surat keberatan juga diberikan kepada:
1. Direktur Jenderal Penataan Agraria pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI
2. Direktur Landreform
3. Kepala Pertanahan Kabupaten Minahasa
4. Bupati Minahasa
5. Asisten 1 Setdakab Minahasa
6. Camat Langowan Selatan
7. Hukum Tua Desa Rumbia, Kecamatan Langowan Selatan
8. Para Ahli Waris Pemilik Tanah

Ini isi Surat Keberatan yang ditandatangani Femmy Palohoon selaku Kuasa Ahli Waris:

Maka dengan hormat, kami meminta agar proses Redistribusi Tanah yang sedang berlangsung atas bidang-bidang tanah pertanian maupun bidang-bidang tanah rumah tinggal harus dihentikan.

Keberatan kami dari pihak Ahli Waris berdasarkan beberapa hal, di antaranya:

1. Setelah tanah ditetapkan sebagai tanah negara, menurut pihak Kanwil BPN Sulut dan Kantor Pertanahan Minahasa, bahwa pihak Ahli Waris dianggap tidak lagi punya hak atas bidang-bidang tanah tersebut, sementara Kuasa Ahli Waris belum menerima ganti rugi. Padahal, segala urusan dan pembiayaan selama proses untuk pengalihan hak atas tanah dibiayai oleh Kuasa Ahli Waris.

2. Pihak masyarakat penggarap tidak melaksanakan keputusan rapat dalam pertemuan dengan pihak Ahli Waris, yang dilaksanakan di Balai Desa Rumbia, Kamis, 27 Februari 2020.

Berdasarkan kesepakatan, pihak masyarakat berjanji akan melakukan pembayaran ganti rugi per hektar tanah pertanian sebesar Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara menyicil sampai lunas paling lambat Desember 2020.

Dari total 10 bulan waktu untuk pelunasan secara menyicil (27 Februari 2020 hingga 31 Desember 2020), hingga hari ini (awal Oktober 2020) sudah 7 bulan lebih, baru sebagian kecil masyarakat yang melakukan pembayaran secara menyicil, bahkan aparat desa termasuk Kepala Desa calon penerima sertifikat tanah Redistribusi belum satupun melakukan pembayaran menyicil kepada Kuasa Ahli Waris.

Baca Juga:  “Fun Walk Olly Pe Tamang”, Gubernur Serahkan Hadiah 10 Juta Bagi Gadis Poigar

Diketahui, pada musyawarah ketika itu juga dirangkaikan dengan penyuluhan Redistribusi Tanah menghadirkan sejumlah pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Sulawesi Utara dan Pertanahan Kabupaten Minahasa.

Di antara yang hadir, Latri Sukriningsih, Kabid Penataan Pertanahan dan Eni Darmayanti, Kasie Landreform dari Kanwil BPN Sulut, Alex Wowiling, Kepala Kantor Pertanahan Minahasa, Jamilah, Kasie Penataan Pertanahan Minahasa dan Ketua KPA Sulut, Simon Aling.

3. Pihak Ahli Waris sudah melakukan pembayaran ganti rugi atas tanaman perkebunan milik masyarakat penggarap pada sejumlah bidang tanah sejak 2006, dibuktikan dengan kwitansi pembayaran.

4. Pihak BPN tidak menetapkan bidang-bidang tanah milik para Ahli Waris masing-masing 12 hektar sesuai peraturan perundangan yang berlaku sisa dari kelibihan maksimum.

5. Pihak Ahli Waris meminta kepada masyarakat penggarap tanah pertanian/perkebunan yang juga menguasai tanah pekarangan per bidang tanah pekarangan melakukan ganti rugi atas semua biaya administrasi dalam rangka proses Direstribusi Tanah yang sudah dikeluarkan pihak Ahli Waris sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah)/bidang tanah pekarangan, karena Kuasa Ahli Waris sudah mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk proses tersebut.

Ganti rugi biaya administrasi Rp.1.000.000/bidang tanah pekarangan tersebut, di luar ganti rugi tanah pertanian/perkebunan Rp.3.500.000 per hektar sesuai peraturan perundang-undangan.

Diketahui, pada musyawarah yang dilaksanakan di Balai Desa Rumbia, Kamis, 27 Februari 2020 lalu, juga dirangkaikan dengan penyuluhan Redistribusi Tanah menghadirkan sejumlah pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Sulawesi Utara dan Pertanahan Kabupaten Minahasa.

Di antara yang hadir, Latri Sukriningsih, Kabid Penataan Pertanahan dan Eni Darmayanti, Kasie Landreform dari Kanwil BPN Sulut, Alex Wowiling, Kepala Kantor Pertanahan Minahasa, Jamilah, Kasie Penataan Pertanahan Minahasa dan Ketua KPA Sulut, Simon Aling.

6. Kuasa Ahli Waris belum mendapatkan jawaban memuaskan dari Hukum Tua Desa Rumbia mewakili masyarakat, pihak Kanwil BPN Sulut dan Pertanahan Minahasa terkait pengembalian biaya operasional selama pengurusan program Redistribusi.

7. Kuasa Ahli Waris menyatakan keberatan atas keputusan rapat pertemuan dalam rangka Penyelesaian Masalah Redistribusi Tanah di rumah makan Pemandangan Danau Tondano pada Jumat, 4 September 2020, yang dilaksanakan pihak BPN yang dihadiri pejabat BPN Pusat, Kanwil BPN Sulut dan Pertanahan Minahasa, serta Hukum Tua Rumbia, TANPA kehadiran Kuasa Ahli Waris.

Kuasa Ahli Waris yang tiba setelah selesai rapat diminta menandatangani surat keputusan rapat. Dalam keadaan lelah dan emosi karena tidak dilibatkan di rapat, Kuasa Ahli Waris menandatangani surat tersebut ketika disodorkan Ibu Latri Sukriningsih, Kabid Penataan Kanwil BPN Sulut.

Baca Juga:  Manangin : Beras Masih Ditampung di Gudang Milik Pihak Ketiga

8. Apabila proses Redistribusi Tanah dilanjutkan, maka pihak ahli waris akan menuntut secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Para Pihak yang terlibat.

Terpisah, Kabid Penataan Pertanahan Kanwil BPN Sulut, Latri Sukriningsih, menjelaskan Redistribusi tanah bisa dilakukan di beberapa status tanah, di antaranya tanah negara bekas Swapraja (kerajaan), bekas Hak Guna Usaha (HGU) dan tanah kelebihan maksimum.

“Swapraja seperti di Sangihe dan Bolmong, tanah negara bekas HGU yang tidak diperpanjang sesuai Perpres 86 Tahun 2018, dan tanah negara bekas kelebihan maksimum, tanah absente,” kata Latri Sukriningsih ketika ditemui wartawan Manadonews.co.id di ruang kerja Kanwil BPN Sulut kawasan Megamas, Rabu (7/10/2020) pagi.

Lanjut Latri, pada dasarnya bekas pemegang hak tanah Pasini tidak berhak lagi atas tanah tersebut seperti bekas pemegang HGU yang sudah habis masa berlaku.

“Secara aturan tidak mempunyai hak lagi. Tetapi dalam hal ini tanah negara bekas maksimum negara menghargai diberikan ganti rugi, tanah negara bekas HGU tidak ada ganti rugi,” kata Latri, namun disayangkan tanpa menyebutkan regulasi yang menjadi dasar bahwa ahli waris tidak lagi mempunyai hak atas tanah bekas kelebihan maksimum tersebut.

Menurut dia, ganti rugi terhadap tanah kelebihan maksimum bisa dibayarkan langsung masyarakat sesuai SK yang diterbitkan kantor pertanahan.

“Prosesnya, inventarisasi, pengukuran, sidang PPL. Sidang ini nantinya menentukan besaran ganti rugi sebesar 3,5 juta per hektar. Yang mau menyicil bisa menyicil, yang bisa melaksanakan pelunasan tidak masalah,” tukas Latri Sukriningsih.

Meski demikian, lanjut Latri, bekas pemilik tanah masih mempunyai jaminan keamanan. Kalau penggarap belum memberikan ganti rugi tidak bisa menerima sertifikat, masih berwujud SK dari pertanahan, belum ditandatangani dan tidak diterbitkan.

“Ketika (masyarakat penggarap) belum membayar, dibatasi waktu 6 malam, aturannya dilaksanakan ulang,” tuturnya.

Terkait tanah sisa kelebihan maksimum yang menjadi hak ahli waris, Latri Sukriningsih menyarankan untuk ditanyakan kepada hukum tua desa setempat dan pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa.

“Nanti ditanyakan ke hukum tua, bukan kewenangan saya, bisa dimusyawarakan antara pemilik dan kepala desa, atau bisa juga dengan pertanahan. Dalam hal ini pertanahan (Kanwil BPN Sulut) tidak bisa menetapkan hanya mengukur saja,” pungkas Latri Sukriningsih.

(YerryP)

Pilgub 9 Desember 2020


Siapakah Gubernur Pilihan Anda?
3742 votes

This will close in 10 seconds