BOLMONG,MANADONEWS.CO.ID,-Komisi II DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Badan Keuangan Daerah (BKD) selasa, (3/11/2020).
Dalam kesempatan itu, Ketua komisi II Lesly Lanny Kaligis mengatakan rapat tersebut membahas terkait retribusi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).
Selain itu, dalam rapat tersebut juga dibahas sejauh mana langkah langkah yang dilakukan oleh pihak BKD dan BPN.
“Kami menanyakan beberapa hal kepada pihak BKD dan BPN. Salah satunya adalah terkait langkah apa saja yang akan diambil BKD dan BPN dimasa pandemi ini. Seperti yang kita ketahui dengan adanya Covid 19 ini sangat mempengaruhi PAD, Sehingga perlu adanya langkah langkah strategis untuk menanggulanginya,” jelas Anggota DPRD yang dikenal sangat dekat dengan rakyat kecil ini.
Pihak BKD dan BPN pun mengaku sudah ada solusi yang akan dilakukan. Solusi tersebut adalah dengan cara menggunakan sistem berbasis android.
Komisi dua juga mempertanyakan kepada BPN terkait syarat dalam pembuatan sertifikat tanah.
Pertanyaan ini langsung dijawab oleh BPN. Dalam rapat tersebut Kasie pengukuran Taufik Rifki menjelaskan terkait pembuatan sertifikat tanah, minimal harus ada kwitansi pembelian dan SKT dari Pemerintah Desa setempat.
Selanjutnya Taufik menerangkan prona merupakan program pemerintah pusat yang sangat membantu masyarakat. Namun tidak bisa dipungkiri terdapat kendala misalnya dalam pemberkasan ada beberapa warga yang berkasnya belum lengkap sehingga belum bisa diproses.
“Bagi masyarakat yang sudah mendesak membutukan sertifikat tanah kemudian berkasnya sudah lengkap bisa kami serahkan sertifikatnya tanpa menunggu yang belum lengkap,” ungkapnya. (David/adve)
