Pengembangan Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi sebagai Landasan Visi Indonesia Maju 2045

Jakarta – Visi Indonesia 2045 adalah menjadi negara berdaulat, maju, adil dan makmur tidak hanya bisa tercapai dengan mengandalkan kemajuan ekonomi saja, namun memerlukan landasan yang lebih kokoh.

Kebijakan suatu negara juga akan menentukan kemana arah negara tersebut akan melaju. Kebijakan sendiri akan lebih baik jika berlandaskan pada pengetahuan dan inovasi. Untuk itulah, Indonesia memerlukan sebuah ekosistem baru untuk menumbuhkan pengetahuan dan inovasi melalui Cetak Biru Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi (EPI).

Penyusunan Cetak Biru Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi adalah upaya mencapai Visi Indonesia Maju 2045.

Cetak Biru EPI diharapkan mendorong Indonesia untuk menjawab tantangan masa depan dan mengembangkan ekonomi yang berbasis pengetahuan (knowledge-based economy) dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan,serta mewujudkan cita-cita sebagai negara berpendapatan tinggi (hiqh-income country).

Pengembangan ekosistem pengetahuan dan inovasi dapat berjalan dengan optimal jika dilengkapi dengan komersialisasi dan/atau hilirisasi inovasi, serta pranata penunjang ekosistem pengetahuan yang dilakukan secara paralel dan berimbang. Selain itu, pembangunan juga dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip pertumbuhan yang inklusif berbasis inovasi, dan penyusunan kebijakan publik yang berbasis bukti.

Baca Juga:  Dibuka Presiden Jokowi, Kepala Bappenas Serahkan Penghargaan Indonesia Procurement Governtment Award 2020

Secara garis besar, ruang lingkup pembangunan Ekosistem Pengetahuan dan Inovasi terdiri dari lima elemen. Pertama mengenai Tata Kelembagaan, penataan kelembagaan ini fungsinya untuk peningkatan efektivitas dan penguatan koordinasi jaringan antara aktor pengetahuan.

Kedua, mengenai pembangunan sumber daya yang meliputi peningkatan jumlah dan mutu SDM, infrastruktur IPTEK, Sistem, Budaya, dan SDM IPTEK. Pengembangan sumber daya menjadi aset terbesar dalam pengembangan ekosistem pengetahuan.

Ketiga, tata-kelola dan akuntabilitas dilakukan melalui perbaikan aspek akuntabilitas dalam produksi pengetahuan perumusan kebijakan, monitoring, dan evaluasi. Mekanisme akuntabilitas untuk mengelola sumber daya serta jejaring harus dijalankan secara terbuka dan transparan. Hal ini untuk memastikan pengetahuan yang dihasilkan bisa dipertanggung jawabkan dan menjadi rujukan dalam pembuatan sebuah kebijakan.

Keempat, kerangka regulasi harus diperbaiki agar seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pengetahuan bisa bergerak dan bekerja. Perbaikan ini meliputi proses pembuatan regulasi yang transparan dan akuntabel serta koordinasi kebijakan implementasi regulasi yang efektif.

Kelima, skema insentif/pendanaan dengan peningkatan pendanaan litbang, perbaikan dan penyederhanaan proses bisnis pendanaan penelitian dan pengembangan. Alokasi pendanaan perlu dijamin, baik bagi perguruan tinggi maupun lembaga penelitian.

Baca Juga:  Pembelian Obat Pasien Umum dan Pasien BPJS Harus Sama, Ini Penjelasan Rengkung

Mekanisme kerja penyusunan Cetak Biru EPI ini terdiri dari 3 lapisan, pertama dokumen ini disusun oleh tim penyusun yang terdiri dari akademisi, peneliti, perwakilan pemerintah, dan Tim Program Knowledge Sector Initiative (KSI). Setelah dokumen selesai disusun maka akan di-review oleh Tim Reviewer yang terdiri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kemenristek/BRIN, KemenPAN-RB, dan LIPI. Hasil review akan kembali didiskusikan dengan Tim Penasihat melalui FGD Multi Stakeholeder yang terdiri dari para pemangku kebijakan lintas kementerian/lembaga.

Penyusunan Cetak Biru EPI telah dilakukan sejak awal September 2020, kemudian ‘digodok’ lagi melalui Forum Group Discussion (FGD) dengan lintas kementerian/lembaga yang dijalankan sebanyak 5 kali dengan tema yang berbeda-beda. Pada tanggal 16 Desember 2020 hasil dari penyusunan Cetak Biru EPI akan dikonsultasikan dengan 3 Menteri untuk arahan final.

(***/JerryPalohoon)