Pembangunan tak hanya Infrastruktur tapi juga Konektivitas, Air dan Sanitasi

Jakarta – Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, telah ditetapkan proyek-proyek prioritas yang akan dibangun di berbagai daerah, hal ini sebagai langkah pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, mulai dari wilayah Indonesia bagian barat, tengah, hingga timur. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya sebatas infrastruktur tetapi juga konektivitas, pendukung infrastruktur seperti air dan sanitasi.

Pemerintah telah menetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dalam RPJMN 2020 – 2024 menjadi tujuh wilayah besar salah satunya pembangunan wilayah Jawa-Bali. Target pembangunan Jawa-Bali pada tahun 2024 nantinya akan menumbuhkan ekonomi rata-rata 5,9, dengan tingkat kemiskinan menurun diangka 6,2 persen dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,1 persen.

Dalam lima tahun ke depan, arah kebijakan pembangunan Pulau Jawa Bali adalah: (1) Memantapkan perannya sebagai pusat ekonomi modern dan bersaing di tingkat global dengan bertumpu pada industri manufaktur, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor; (2) Pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan MICE; (3) Meningkatkan peran swasta dengan dukungan fasilitasi pemerintah secara terpilih untuk menjamin terciptanya iklim investasi yang terbuka dan efisien; dan (4) Pengembangan kegiatan berbasis jasa dan industri teknologi tinggi dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan untuk memastikan pembangunan yang berkeberlanjutan.

Baca Juga:  EMAS Tempati Ruangan Baru.

Pengembangan Pulau Jawa Bali ini juga tidak lepas dari arah pengembangan Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, pada Provinsi DKI Jakarta ditetapkan 5 Proyek Prioritas Nasional dan 1 Kawasan Strategis Prioritas. Selain itu, seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan menjadi bagian dari koridor pertumbuhan RPJMN 2020-2024.

Adanya pandemi ini membuka mata pemerintah untuk melahirkan kebijakan dan pembangunan yang sifatnya build-back better (ke depan lebih baik), dengan mengedepankan kesimbangan antara pembangunan yang produktif, aman, berkelanjutan, dan inklusif.

Build-Back Better bertujuan untuk menghindari terjadinya kondisi kerentanan yang berlangsung lama dan menjadikan proses pemulihan sebagai transformasi menuju arah yang lebih baik yang mencakup transformasi sosial, ekonomi dan lingkungan.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan keberlanjutan, diperlukan transformasi dari “linear economy” ke arah rantai pasok “circular economy” yang mengoptimalkan pemakaian ulang dan daur ulang berbasis inovasi dan teknologi. Konsep “circular economy” merupakan bagian integral dari transformasi ekonomi melalui industrialisasi dengan tujuan menjaga daya dukung dan daya tampung wilayah.

Baca Juga:  SAS Hadiri Ibadah Natal Kodim 1302 Minahasa

Sejalan dengan itu, pembangunan yang pesat dan berkelanjutan juga harus bersifat inklusif, yaitu menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi serta memastikan akses yang lebih luas kepada semua lapisan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan ini berhubungan juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang menjadi komitmen Indonesia terhdap dunia dan telah diarusutamakan ke dalam arah kebijakan pembangunan.

Semoga pengembangan pembangunan di berbagai wilayah dapat segera berjalan, tidak hanya di wilayah Jawa – Bali saja. Agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mengecap indahnya kesejahteraan.

(***TimKomunikasiPublik
KementrianPPNBappenas/JerryPalohoon)