Terungkap di Rapat yang Dipimpin Presiden Jokowi, Ini Cara Menurunkan Risiko Stunting

Jakarta – Pemerintah saat ini tengah fokus melakukan percepatan penurunan stunting. Delapan tahun terakhir stunting terus menurun secara konsisten, rata-rata penurunan mencapai 1,3 persen per tahun.

Pada 2018-2019 penurunan signifikan sebesar 3,1 persen, untuk mencapai target RPJMN diperlukan penurunan sebesar 2,7 persen per tahun.

“Pemerintah agar fokus pada upaya penurunan stunting di 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi,” ujar Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas penurunan percepatan stunting, Senin (25/1/2021).

Provinsi yang dimaksud adalah Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Barat.

Prevalensi stunting pada 2018-2019 berhasil menurun di 30 Provinsi, yaitu sebesar 1,5-3,5 persen, namun meningkat di 4 dari 10 provinsi prioritas. Peningkatan tersebut terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa, mengatakan bahwa intervensi adalah kunci penurunan stunting di Indonesia.

Pencegahan stunting dapat dilakukan pada masa kehamilan yaitu dengan mencegah BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) di mana BBLR menyumbang 20 persen angka stunting. Sedangkan pencegahan pada usia 0-2 tahun adalah mencegah bayi berat badan normal menjadi stunting.

Baca Juga:  Pengembangan SDM Dimulai dengan Pembangunan ‘Nasib’ Pemuda

“Pada 2018, 6,2 persen BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) menyumbang 20 persen angka stunting,” tutur Menteri Monoarfa.

Intervensi spesifik yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan kehamilan, suplementasi TTD (Tablet Tambah Darah), makanan tambahan ibu hamil dan keluarga berencana.

Selanjutnya, perlu dilakukan pencegahan stunting pada usia 0-2 tahun, dimana 20-30 persen anak lahir dengan BB (Berat Badan) normal, menjadi stunting terutama setelah 6 bulan. Intervensi spesifik yang dilakukan yaitu inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif, suplementasi vitamin A, imunisasi, tatalaksana anak sakit dan gizi buruk, pemberian makanan tambahan, dan pemantauan tumbuh kembang.

Pencapaian Target Stunting tahun 2024 dapat dicapai dengan skenario percepatan intervensi spesifik dan sensitif.

“Intervensi spesifik diperkirakan dapat menurunkan stunting 2-4 persen per tahun,” jelas Suharso Monoarfa usai mengikuti rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka pada Senin, 25 Januari 2021.

Di Rapat Terbatas ini, Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai badan yang bertanggung jawab dan mengetuai pelaksanaan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.

Baca Juga:  Tantangan Pembangunan Metropolitan Cerdas Diungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa

BKKBN nantinya akan dibantu oleh sejumlah kementerian untuk menanggulangi stunting berdasarkan data pemetaan angka stunting yang telah ada.

(JerryPalohoon)