Jika Kelembagaan Buruk, Parpol Tak Boleh Jadi KPU

Manado – DPR RI mewacanakan pengurus Parpol bisa menjadi penyelenggara Pemilu dalam revisi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ferry Daud Liando dari Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu mengingatkan wacana tersebut perlu kajian matang.

“Wacana itu tidak salah tapi perlu dikaji secara objektif. Sebab, jika merujuk negara lain seperti Meksiko dan Jerman, para penyelengara Pemilu ada perwakilan Parpol,” jelas Ferry Liando kepada wartawan Manadonews.co.id di Manado, Kamis (28/1/2021).

Menurut Ferry Liando, wacana tersebut bisa terwujud dengan syarat kelembagaan Parpol harus baik.

“Saya pribadi tidak setuju selama Parpol masih memproduksi aktor-aktor koruptor, perlu pembenahan Parpol. Sebagian Parpol belum mampu melahirkan calon pemimpin,” tukas Liando.

Dosen ilmu politik di Universitas Sam Ratulangi ini menyontohkan, banyak kepala daerah tidak kreatif, pasif dan tidak inovatif. Banjak anggota legislatif tidak punya kemampuan berargumentasi di DPR.

Padahal, untuk memperjuangkan kepatuhan publik, kemampuan diplomasi dan argumentasi menjadi modal utama.

“Selama ini keadaan di Parpol nanti sibuk cari calon baru menjelang Pemilu atau Pilkada. Sebelum itu tidak ada satupun kegiatan pembinaan, latihan kepemimpinan dan pembinaan moral, latihan tata kelola pemerintahan jauh hari sebelum pemilihan dilakukan,” ujar Liando.

Baca Juga:  UMP Sulut 2021 Tetap Terbesar Ketiga di Indonesia

Liando menambahkan, sebagian besar yang dicalonkan Parpol bukan kader sendiri. Bahkan, sebagian Parpol diduga calonkan yang bersedia menyetor mahar.

Sebagian calon juga hanya diambil dari kerabat dan keluarga kepala daerah, padahal bukan kader Parpol.

“Pemilu 1999, penyelenggara Pemilu diambil dari  perwakilan 48 Parpol. Tapi yang terjadi kala itu Pemilu nyaris gagal, karena Parpol yang kalah tidak mau menandatangani hasil Pemilu. Beruntung, BJ Habibie sebagai Presiden waktu itu mengambil alih penetapan Pemilu,” pungkas Ferry Liando.

Sebelumnya diberitakan, RUU Pemilu merupakan salah satu revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 di DPR. Dalam salah satu pasal muncul perubahan UU soal keterwakilan partai politik dalam dalam komposisi keanggotaan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam draf RUU Pemilu yang diterima detikcom, Senin (25/1/2021), aturan tersebut tertuang dalam Pasal 16 ayat 7. Pasal itu menyebutkan bahwa komposisi anggota KPU, KPU provinsi, hingga kabupaten/kota memperhatikan keterwakilan partai politik. Begini bunyinya:

Baca Juga:  Pemkab Minut dan BM Serahkan Bantuan Korban Tsunami dan Gempa

Pasal 16 (RUU Pemilu)
(7) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan Partai Politik secara proporsional berdasarkan hasil pemilu sebelumnya.

Dalam UU Pemilu yang ada sekarang, soal keanggotaan KPU diatur dalam Pasal 10 dan hanya terdiri atas 9 ayat. Sedangkan dalam revisi diatur dalam Pasal 16 dan berisi 11 ayat.

Aturan soal keanggotaan KPU dari parpol ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 81/PUU-IX/2011. Putusan ini menutup kesempatan anggota parpol untuk menjadi calon anggota KPU atau anggota Bawaslu. Jika hendak menjadi penyelenggara pemilu, mereka diharuskan mundur dari parpol sekurang-kurangnya lima tahun saat pendaftaran.

(JerryPalohoon)