TOMOHON, MANADONE3WS.CO.ID – Wakil Walikota Tomohon Wenny Lumentut, S.E. menghadiri sekaligus memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan Pemerintah Kota Tomohon tahun 2021 yang dilaksanakan di aula Inspektorat Kota Tomohon, Kamis (3/6).
Turut mendampingi Wakil Walikota, Pj. Sekretaris Daerah Kota Tomohon Jemmy Ringkuangan, A.P., M.Si. dan Inspektur Kota Tomohon Jeane Bolang, S.H., M.H.
Wali Kota Tomohon Caroll Senduk, SH dalam sambutan yang dibawakan Wawali mengatakan tahun 2021 adalah tahun percepatan penanggulangan covid-19 dan juga percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
“Dalam rangka penanggulangan covid–19 pemerintah telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran APBD pergeseran tahun 2021 menjadi sebesar Rp.650 miliar,” terangnya.
Pemerintah juga telah mengusulkan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional kurang lebih Rp.300 miliar yang harus direalisasikan secara cepat dan tepat.
“Karena kita dikejar dengan waktu agar covid-19 cepat teratasi dan ekonomi kita bisa bangkit kembali,: tukas Wali Kota.
Wali Kota menekankan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian seluruh jajaran perangkat daerah serta aparat pengawas intern pemerintah (APIP).
“Pertama, saya mohon percepatan realisasi pendapatan dan belanja daerah untuk terus ditingkatkan, terutama untuk proses usulan pinjaman dana pen/pemulihan ekonomi nasional yang sangat dibutuhkan daerah. karena itu, saya minta kepala perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta direalisasikan dengan cepat dan akuntabel serta inspektorat daerah untuk dapat memberikan solusi, menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam proses pembangunan,” urainya.
Hal kedua yang perlu jadi perhatian, katanya lagi, kualitas perencanaan yang perlu terus ditingkatkan, jangan sampai terjadi adanya program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak jelas sasarannya.
“Hal ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu,” tandasnya.
Hal ketiga, lanjut Wali Kota, berkaitan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik oleh APIP (inspektorat kota, inspektorat provinsi, dan BPKP), terutama hasil pemeriksaan oleh BPK RI. efektivitas pengawasan intern membutuhkan komitmen dan manajemen yang baik.
“Karena itu semua rekomendasi harus ditindaklanjuti. tuntaskan sampai ke akar masalah sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya. Sudah tahu salah diulang-ulang terus setiap tahun. Saya tekankan kepada bapak-ibu kepala perangkat daerah bahwa tindak lanjuti dengan serius rekomendasi dari hasil pengawasan APIP dan BPK-RI. Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar dan akhirnya nanti bisa menjadi masalah hukum,” katanya mengingatkan.
Pada kesempatan ini pula Wali Kota mengatakan akan menyerahkan rekomendasi dan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tomohon tahun anggaran 2020 yang harus diperhatikan dan diselesaikan tepat waktu.
“Saya juga menjamin APIP bekerja secara independen dan profesional, dengan memberikan akses dan informasi yang akurat, jangan ada yang ditutup-tutupi dalam pelaksanaan pengawasan oleh APIP. Sebagai wujud dari jaminan tersebut saat ini kita akan menandatangani piagam audit intern yang merupakan visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab apip yang dinyatakan secara tertulis disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan daerah dan kepala perangkat daerah, serta inspektur daerah. Tetapi saya juga ingin ingatkan lagi kepada seluruh jajaran apip, keberadaan apip untuk membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan menakut-nakuti dan bukan mencari-cari kesalahan. di masa sulit seperti sekarang ini kita perlu bekerja cepat, perkuat sinergi, perkuat kolaborasi, perkuat checks and balances, saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya sehingga visi dan misi kami dapat tercapai dengan baik untuk tomohon maju, berdaya saing, dan sejahtera. Pada rakor ini juga dilaksanakan juga Penandatanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI tahun anggaran 2020 oleh Para Kepala Perangkat Daerah,” pungkasnya.
