Caroll Senduk Paparkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2020

  • Whatsapp

TOMOHON, MANADONE3WS.CO.ID Wali Kota Tomohon Caroll Senduk, SH bersama Wakil Wali Kota Wenny Lumentut, SE, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon terkait mendengarkan penjelasan Wali Kota mengenai Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, bertempat di ruang paripurna DPRD, Selasa (8/6).

Dikatakan Wali Kota Ranperda ini berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

“Yang di dalamnya memuat laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (Lak), laporan perubahan ekuitas (LPE) dan Catatan atas laporan keuangan (CALK),” uarnya.

Terlampir pula laporan kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/perusahan daerah.

Selanjutnya mengenai laporan realisasi anggaran pada tahun 2020, secara umum adalah sebagai berikut: Realisasi pendapatan tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 667.630.201.368,- (enam ratus enam puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) atau sebesar 96.08 % dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 694.837.152.752,- (enam ratus sembilan puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh lima dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

Baca Juga:  Gubernur Olly Dampingi Menteri LHK Tanam Mangrove di Meras

Pendapatan daerah tersebut berasal dari pendapatan asli daerah ( PAD ), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. • PAD terealisasi sebesar 68.45% atau sebesar Rp. 37.076.155.678,- (tiga puluh tujuh milyar tujuh puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah). • Berikutnya, pendapatan transfer terealisasi 98.76% atau sebesar Rp. 624.627.661.473,- (enam ratus dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan • Lain-lain pendapatan yang sah terealisasi sebesar Rp.5.926.384.217,- (lima milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah).

Sedangkan di sisi belanja, realisasi belanja dan transfer adalah sebesar Rp. 657.722.536.985,- (enam ratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) yang secara persentase adalah sejumlah 94.25 % dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 697.854.390.648,- (enam ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah ).

Baca Juga:  Kepada Tim Investigasi Kemendagri SWM Akui ke Luar Negeri Tak Izin Dulu ke Gubernur

Adapun untuk komponen pembiayaan dapat kami sampaikan sebagai berikut, realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 3.017.237.896,40,- (tiga milyar tujuh belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah, empat puluh sen), sedangkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan tidak ada realisasi di karenakan tidak dianggarkannya komponen pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2020.

“Sehingga dengan demikian tercatat pembiayaan netto sebesar Rp. 3.017.237.896,40,- (tiga milyar tujuh belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah, empat puluh sen) atau 100% (seratus persen) dari anggaran yang ada,” terangnya.

Selanjutnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2020 adalah sebesar Rp. 12.924.902.279,40,- (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh sen).

Jumlah tersebut merupakan selisih realisasi pendapatan dengan belanja, dengan memperhitungkan pembiayaan netto selama satu tahun anggaran.

“Saya menyampaikan apresiasi saya kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Tomohon yang ada beserta pimpinan dan anggota DPRD Kota Tomohon, melalui sinergitas yang terjalin baik selama ini dan tentu juga melalui upaya kerja keras kita bersama sehingga pemerintah Kota Tomohon pada tahun ini kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020. Kita patut berbangga WTP yang kita raih saat ini adalah yang kedelapan kali secara berturut-turut. Harapan saya prestasi ini dapat terus kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk Tomohon yang semakin maju dan hebat,” tutupnya.

Baca Juga:  Wagub Kandouw Sebut Sulut Role Model Daerah Toleransi Terbaik di Indonesia

Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tomohon Djemmy Sundah, SE didampingi Wakil Ketua Drs. Johny Runtuwene, DEA & Erens Kereh, AMKL ini turut dihadiri Anggota DPRD Kota Tomohon, serta para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.

Yunita Rotikan

Pos terkait