Manado – Walikota Andrei Angouw menerima kunjungan rombongan Ombudsman Sulut yang dipimpin Meilany Limpar, SH, di ruang kerja, Kamis (1/7/2021) sore.
Meilany Limpar menjelaskan, pada 2020 lalu Pemkot Manado mendapatkan nilai tinggi pada pelayanan publik masuk kategori zona hijau.
“Fokus Ombudsman melihat fungsi pelayanan di empat sektor, yakni catatan sipil (Capil), perizinan, pendidikan dan kesehatan,” jelas Meilany Limpar.
Beberapa keluhan masyarakat juga membutuhkan perhatian Walikota di antaranya soal pencatatan perkawinan yang mendahului peneguhan perkawinan di gereja. Artinya, belum diteguhkan di gereja sudah keluar pencatatan perkawinan. Selama ini ada petugas yang datang di gereja.
“Hal ini dikuatirkan akan memunculkan masalah hukum. Menurut kami cara begini berpotensi pungli dari mekanisme yang terjadi di lapangan,” jelas Meilany.
Walikota Andrei Angouw menanggapi penyampaian Ombudsman, meminta agar laporan masyarakat perlu diidentifikasi untuk menghindari laporan liar atau laporan tidak benar.
“Bisa saja ada yang melapor untuk kepentingan pribadinya atau ada unsur lain mencari kelemahan pemerintah kota lewat pelayanan publik di setiap SKPD,” tukas Andrei Angouw.
Terkait permintaan Walikota Andrei Angouw, Ombudsman memastikan laporan masyarakat dilakukan verifikasi.
“Laporan masyarakat yang masuk tetap diverifikasi, ada tahap pemeriksaan dan croscek di lapangan kebenarannya,” kata Ketua Ombudsman Sulut, Meilany Limpar.
Di akhir pertemuan Walikota Andrei Angouw dan Ombudsman sepakat untuk mempertahankan kondisi pelayanan publik Kota Manado pada zona hijau atau pada kategori yang sangat tinggi. (JerryPalohoon)
